Ketua MUI Pusat KH Ma’ruf Amin menilai, permintaan suaka politik yang dilakukan oleh 8 orang perwakilan anggota kelompok Ahmadiyah Lombok, Nusa Tenggara Barat kepada Konsulat Jenderal Australia di Denpasar, Bali terlalu berlebihan.
"Kenapa harus minta suaka politik segala, lah wong kita tidak ada yang mengancam, memusuhi ataupun mau mengusir mereka, yang kita lakukan hanya mencoba meluruskan pemahamannya," katanya pada wartawan, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (25/7).
Menurutnya, selama ini yang dipermasalahkan oleh Majelis Ulama Indonesia serta umat Islam pada umumnya, menyangkut pemahaman tentang Islam yang berbeda, yang menjadi landasan kelompok Ahmadiyah. Dan seandainya mereka bisa menggunakan kesepakatan yang pernah ditawarkan oleh pemerintah dan MUI, maka masalah ini akan selesai.
"Dia sebenarnya harus dapat memilih, apakah mau jadi Islam yang benar, maka harus pegang kesepakatan yang kita pakai, kalau tidak mau ya jangan namakan diri sebagai Islam atau ormas Islam," jelasnya.
Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan, secara prinsip negara bertanggung jawab melindungi warga negaranya, namun sebaiknya pemerintah bisa bersikap lebih tegas untuk menyadarkan kelompok yang mempergunakan dan mengembangkan paham-paham menyimpang dari ajaran Islam yang berlaku.
Ia menambahkan, pihaknya tidak akan memaksakan keyakinan kelompok Ahmadiyah, asalkan tidak membawa atribut-atribut Islam.(novel)
