Dia bilang seharusnya yang harus direlokasi adalah masyarakat sekitar, bukan TBBM Pertamina Plumpang yang memang sudah ada sejak tahun 1970.
“Jangan dibalik-balik, Depo Plumpang sejak tahun 1970 direncanakan di sana,” kata Luhut di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara dikutip Rabu (8/3/2023).
Luhut pun menilai yang seharusnya pindah adalah masyarakat sekitar yang bermukim di daerah tersebut.
“Ada daerah kosong sebagai penyangga, atau buffer zone. Jadi, jangan depo disurut pindah, tetapi warga di situ yang dipindahkan,” cetus Luhut.
Sebelumnya, usai insiden kebakaran yang menimpa Depo Pertamina Pelumpang, pemerintah berencana akan memindahkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) tersebut ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembangunan depo BBM baru itu ditargetkan akan dimulai pada akhir 2024.
“Kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (depo BBM) akan kita pindah ke tanah Pelindo kita sudah koordinasi dengan Pelindo lahannya akan siap dibangun akhir 2024,” kata Erick dalam video dikutip Selasa (7/3/2023).
Erick mengatakan pembangunan terminal BBM baru di Pelabuhan Pelindo membutuhkan 2 tahun sampai 2,5 tahun.
Maka dari itu, Erick menginginkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat karena hal itu merupakan bagian perlindungan masyarakat seperti yang diminta Presiden Joko Widodo.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan rencana penetapan buffer zone atau zona aman di sekitar TBBM.
“Untuk menentukan buffer zone dan juga rencana pemindahan permukiman warga tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat,” ujarnya.
Erick pun berharap tindakan yang akan dilakukan terhadap TBBM Plumpang menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional, termasuk TBBM lain, dan kilang-kilang Pertamina di tempat lain. (Sumber: Suara)
