Ketua Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi (FPBD) Jamaluddin Karim menyatakan, sejumlah departemen dan lembaga negara perlu dirasionalisasi. Pasalnya, banyak lembaga negara dan departemen membuat kinerja pemerintah tumpang tindih dan tak efektif.
"Presiden perlu mengevaluasi pola hubungan antar lembaga negara dan departemen. Kebanyakan lembaga negara saat ini tak efektif, " ujar Jamaluddin di Gedung DPR, Jakarta, Jum’at (23/2).
Menurutnya, tiap departemen atau lembaga tinggi pemerintah itu ingin memperkuat posisi dan kewenangannya, sehingga masing-masing ingin berkuasa.
Dijelaskannya, bukti kurang efektifnya banyak lembaga adalah kisruh antara Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dengan Ketua KPK Taufikurrahman. Demikian pula adanya lembaga Menkokesra dengan Mensos, dan lainnya.
Sementara itu, pengamat politik Bone Hargens menilai, Presiden harus segera membubarkan departemen atau lembaga tinggi negara yang tak efektif dan efisien.
"Lembaga-lembaga itu hanya mengabiskan uang negara. Kementrian yang dibentuk SBY terlalu gemuk, sehingga terlalu banyak biaya, " katanya.
Akibatnya, lanjut Bone, pemerintahan ini tak bisa berjalan dengan baik dan kepentingan rakyat terabaikan. Maka wajar saja bila masyarakat saat ini tak percaya lagi dengan pemerintah. (dina)
