Sandiaga tak merinci sanksi atas pelanggaran izin bangunan di Pulau D itu. Menurut dia, dirinya dan Gubernur Anies Baswedan sedang menyisir kebijakan dan aturan-aturan untuk pulau reklamasi. Tujuannya adalah agar kebijakan itu tidak saling bertabrakan dari sisi lingkungan, hukum, dan ekonomi.
Penggunaan unit rumah kantor di Pulau D melanggar lantaran semua bangunan di atas pulau buatan itu belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Izin belum terbit akibat pembatalan pembahasan dua rancangan peraturan daerah yang mengatur pulau reklamasi.
Dua rancangan peraturan daerah itu sedianya akan menjadi dasar pemerintah DKI Jakarta untuk menerbitkan IMB. Pembahasan kedua raperda, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rencana Zonasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terhenti sejak April tahun lalu. Gubernur Anies pun menarik kembali kedua raperda itu untuk direvisi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, pemilik gedung wajib memiliki bukti kepemilikan gedung. Adapun bukti kepemilikan itu diterbitkan setelah bangunan itu memilik IMB dan sertifikat laik fungsi (SLF). Pasal 172 menyatakan pemerintah daerah memutuskan bangunan yang tak memiliki IMB akan dibongkar.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, menyatakan hal yang sama. Bangunan gedung yang tak memiliki IMB harus dibongkar. Selain itu, pemilik bangunan juga harus membayar denda 10 persen dari nilai bangunan.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Benny Agus Chandra, mengatakan instansinya belum bisa membongkar bangunan di pulau reklamasi karena terhambat masalah aturan. “Kami kesulitan karena peraturan daerah tentang reklamasi belum ada,” kata dia.
Menurut Benny, Dinas sudah menerbitkan surat perintah bongkar atas bangunan di Pulau C dan D akhir Oktober lalu. Namun Kapuk Naga Indah meminta agar bangunan mereka tak dibongkar. Permintaan itu dikabulkan dengan pertimbangan belum adanya dasar hukum di pulau reklamasi. “Nanti kalau dibongkar, ternyata peruntukannya sesuai, kan sayang,” kata Benny.
Kuasa hukum PT Kapuk Naga Indah, Kresna Wasedanto, tak menjelaskan ihwal belum adanya IMB untuk bangunan gedung di pulau reklamasi, Pulau D. Ia hanya membaca pesan yang dikirim Tempo tanpa membalasnya.(kl/tmp)
