Ketua Komisi I DPR itu menilai bahwa Staquf tidak bisa mengelak dengan mengatakan bahwa undangan itu atas nama pribadi. Sebab posisi dirinya tidak bisa dilepas dari jabatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sehingga harus ada langkah tegas dari Istana, karena ini jelas membuat blunder diplomasi politik internasional yang kuat.
“Lihat reaksi Palestina melalui Fatah dan Hamas, jelas ini blunder diplomasi dan ketidakmampuannya Istana menertibkan staf dan orang di sekelilingnya presiden,” sambungnya.
Menurut Kharis, langkah Staquf ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan Palestina. Dia berharap, kepercayaan negera muslim terhadap Indonesia tidak tercoreng dengan sikap Staquf tersebut.
“Setiap saat kita bicara Palestina dengan Ibu Menlu, ditegaskan dan diingatkan terus kepercayaan besar Palestina kepada Indonesia menjadi kunci Indonesia dipercaya oleh negara-negara Muslim, sehingga Indonesia memegang posisi penting lobi di dunia internasional jangan sampai kepercayaan itu hilang karena nila setitik tadi,” tukasnya. [rakyatmerdeka]
