Eramuslim.com – Ketika berkampanye dalam pilpres dan juga ketika dalam acara debat calon presiden, Jokowi banyak mengumbar janji dan dengan enteng akan melakukan ini dan itu. Namun sampai sekarang, tidak ada satu pun janjinya itu terealisasi. Hal ini membuat geram rakyat Indonesia, terlebih-lebih para pendukungnya dahulu yang sekarang sudah banyak yang sadar jika pilihan mereka dulu ternyata salah total.
Salah satu dari sekian banyak janji Presiden Joko Widodo yang ditagih para pendukungnya adalah pengambil-alihan pengelolaan tambang Freeport di Papua kepada anak negeri. Adam Wahab mengingatkan, janji itu pernah disampaikan Jokowi secara terbuka.
Mantan anggota pokja infrastruktur di Rumah Transisi yang dibentuk setelah Jokowi menang dalam Pilpres 2014 itu mengatakan, pada masa kampanye Jokowi kerap menyatakan keyakinannya bahwa BUMN memiliki kemampuan mengeloka sumber daya alam (SDA) Indonesia.
“Janji itu harus ditepati. Terlebih karena Indonesia harus mandiri mengelola SDA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia sesuai UUD 1945,” ujar Adam Wahab dalam diskusi Menagih Janji Trisakti, Menguji Nyali Jokowi” yang digelar Front Page, Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Kamis siang (30/4).
Selain Adam Wahab, pembicara lain dalam diskusi itu adalah fungsionaris Partai Nasdem Despen Ompusunggu, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar M. Misbakhun, pengamat komunikasi politik Lely Arrianie, dan Kordinator Gerakan Indonesia Bangkit (GIB) Adhie Masardi.
Adam Wahab mempertanyakan, bagaimana mungkin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berniat memperpanjang kontrak Freeport hingga 20 tahun.
“Ini harus ditolak,” ujar alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Kata Adam Wahab lagi, setelah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Freeport berakhir pada 2021, maka pengelolaan tambang di kawasan itu harus dikembalikan kepada pemerintah Indonesia.
“Pemerintah harus pro BUMN dan pro rakyat daerah sekitar sumber daya alam tersebut,” demikian Adam Wahab. Sayangnya, teriakan Adam Wahab akan seperti teriakan-teriakan lainnya yang tidak akan didengar Jokowi. (rz)
