“Sebelumnya anggaran untuk laboratorium ini sudah dianggarkan, namun sejak 2021, sudah tidak ada. Logika berpikirnya, laboratorium ini sebelumnya sudah ada anggarannya, sekarang kenapa tidak dianggarkan?” ungkapnya.
Gerindra Kritik Gubernur Sumbar
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, menyalahkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, soal masalah anggaran Lab FK Unand. Dia menilai Mahyeldi enggan melakukan pergeseran anggaran.
“Siapa bilang anggaran tidak ada. Gubernur saja yang belum berkenan melakukan pergeseran (refocusing) anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi, soal anggaran menurut saya tidak ada persoalan, tinggal kemauan kepala daerah saja sesungguhnya. Dasar hukumnya untuk melakukan pergeseran anggaran juga jelas,” kata Hidayat kepada wartawan, Rabu (4/8).
Menurut Hidayat, dalam Permenkeu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya, Pemda menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya. Dukungan pendanaan tersebut, katanya, bisa diambilkan dari dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH).
“Jumlah DAU pada APBD Provinsi Sumbar tahun 2021 mencapai Rp 1.949 triliun lebih. Minimal 8% boleh diambil dari DAU ini. Sementara DBH tahun 2021 mencapai Rp 125 miliar lebih,” jelas Ketua Bapemperda DPRD Sumbar ini.
Mantan Ketua Pansus Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ini mengatakan Pemprov dapat memberi dari sumber lainnya di APBD. Dia meminta Gubernur Sumbar, Mahyeldi, berfokus menangani COVID-19.
“Selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta Gubernur fokus dulu dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, termasuk segeralah melakukan refocusing anggaran untuk sebagiannya membantu operasional Lab FK Unand,” kata Hidayat.
Tanggapan Gubernur Sumbar
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, buka suara soal masalah anggaran laboratorium tes PCR FK Unand. Dia menegaskan pemerintah serius dalam bekerja.
“Tidak ada satu pun niat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk tidak serius dengan hal ini karena memang tidak semuanya yang diberitakan. Yang penting kita bekerja,” kata Mahyeldi di gedung DPRD Sumatera Barat, Selasa (3/8).
Mahyeldi menjawab pertanyaan sejumlah anggota Dewan dalam rapat paripurna. Menurut Mahyeldi, pihaknya tidak ingin mengomentari info-info viral.
“Kami di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan mengomentari berita-berita viral, karena pekerjaan kami bukan mengomentari, melainkan menjawab dengan kerja dan melakukan dukungan anggaran atas apa yang dilakukan. Kalau memviralkan berita semacam itu, bukan kami yang memviralkan. Silakan saja,” katanya.
Dia kemudian menyatakan bukan malaikat. Mahyeldi mengatakan juga punya kekurangan.
“Saya gubernur, bukan malaikat. Saya hanyalah manusia biasa, pasti ada kekurangan-kekurangan,” ujarnya
Mahyeldi kemudian menjelaskan langkah yang diambil Pemprov Sumbar terkait masalah anggaran laboratorium FK Unand. Dia mengaku telah bertemu dengan Rektor Unand untuk membicarakan masalah laboratorium tersebut.
“Kami sudah bertemu dengan Rektor Universitas Andalas dan sudah jelaskan segala sesuatunya. Mudah-mudahan apa yang terjadi bisa segera diselesaikan,” katanya.
“Sudah dibahas Tim Anggaran karena judulnya bantuan. Pengalaman pada tahun 2020, baru direalisasikan pada 2021 awal. Permintaan 2021, baru masuk pada 4 Juli lalu,” sambung Mahyeldi.
Dia mengaku tak mempermasalahkan donasi dari relawan untuk membantu kegiatan operasional laboratorium. Mahyeldi kemudian menyebut bantuan dari Pemprov Sumbar akan diberikan sesuai dengan aturan.
“Kalau meminta donasi silakan saja, karena selama ini kita juga banyak yang meminta donasi. Tapi kalau dikaitkan dengan bantuan pemerintah daerah, saya pikir yang memintanya perlu belajar dulu soal aturan yang mengikat tentang bantuan itu. Bantuan itu ada mekanismenya, kecuali uang pribadi yang diberikan,” katanya.(detik)
