Ketua DPR Agung Laksono menegaskan, kepergian anggota Komisi VII DPR ke Korsel dan Jepang tidak boleh menggunakan dana dari pemerintah.
‘’Jika terbukti, akan kita tindak lanjuti. Kita tidak mentolerir program kunjungan anggota DPR ke luar negeri yang dibiayai dengan anggaran eksekutif. DPR sudah punya dana untuk itu. Kalau sudah habis, ya tunggu sampai ada dananya, jangan pakai dana dari pemerintah, ’’ tegas Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengecek masalah tersebut. Masalah ini mencuat setelah adanya pengakuan dari Menristek bahwa kepergian para anggota Komisi VII DPR sebagian dibiayai dengan dana sosialisasi PLTN.
‘’Saya mesti cek dulu. Pokoknya, kalau terbukti, akan kita tindak lanjuti. Saya berpandangan, sejak kebutuhan anggaran DPR dipenuhi, kita nggak boleh minta-minta. ’’
Ditanya, apakah akan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR, Agung hanya tertawa. ‘’Kita cek dululah. Kita nggak tolerir kalau kunjungan mereka dibiayai eksekutif, ’’ ujar Agung Laksono.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Batughana juga menyesalkan kebijakan diam-diam Menristek membiayai kunjungan kawan-kawannya ke Jepang dan Korsel. Menurutnya, kebijakan itu tidak etis karena mengakibatkan orang yang tadinya vokal menjadi letoi.
‘’Tujuannya bagus tapi caranya yang nggak bener. Kalau mau ajak teman-teman, mestinya Menristek bikin surat resmi. Tapi ini diam-diam sehingga orang curiga seolah-olah ada apa-apa. Kasihan, teman-teman yang vokal nanti pulang-pulang jadi letoi, ’’ kata Sutan Batughana.
Ditanya, terjadinya skandal ini kesalahan siapa, Sutan yang Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu menjawab, ’’Ini kesalahan Menristek termasuk kawan-kawan yang berangkat itu karena tidak terbuka pada yang lain. Soal tindak lanjut penyelesaian masalah ini, kita serahkan pada aturan yang berlaku. ’’
Wakil Ketua Komisi VII DPR lainnya, Achmad Farial tidak mau berbicara banyak saat ditanya soal kepergian teman-temannya ke Jepang dan Korea Selatan.
Ia hanya menyatakan, dalam kaitan studi banding soal teknologi nuklir di Jepang, sebenarnya DPR sudah kirim tim pada Juni 2007 lalu. ‘’Saya yang jadi pimpinannya, anggota timnya berjumlah 18 orang. Saya nggak tahu kalau ada yang ke Jepang lagi, ’’ kata Achmad Farial.
Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR T Gayus Luumbun menyarankan agar para anggota Komisi VII DPR yang berangkat ke Jepang dan Korsel serta Menristek Kusmayanto Kadiman segera memberi penjelasan pada masyarakat terutama mengenai asal dana yang dipakai untuk membiayai kunjungan.
Menurutnya, kalau kunjungan anggota komisi DPR dibiayai mitra kerjanya (pemerintah, red) akan terjadi konflik kepentingan. Namun agar tidak terjadi salah pengertian, sebaiknya Menristek segera memberi penjelasan.
Gayus Luumbun menegaskan, kalau terbukti ada penyimpangan dan ada yang mengadu, BK DPR akan melakukan pengusutan. Tetapi sebelum semua itu terjadi, sebaiknya kedua belah pihak segera memberikan penjelasan kepada publik sehingga masalahnya jadi jelas.
Sementara anggota Komisi VII DPR Zulkiflimansyah yang ikut kunjungan ke Korsel menyayangkan publikasi yang berlebihan tentang kunjungan untuk studi banding tentang nuklir ini. Menurutnya, kunjungan itu sebagai upaya untuk mencari solusi.
‘’Jadi, langkah yang diambil Menristek sangat tepat yakni mengajak kelompok terkait untuk memahami secara utuh tentang nuklir supaya tidak terjadi salah paham. Kalau tidak ada sosialisasi, kita disalahkan. Tapi sosialisasi juga disalahkan. Ini maksudnya apa?’’ kata bekas Cagub Banten.
Dijelaskan, rombongan ke Korsel berjumlah 15 orang, terdiri dari ulama, PGI, PBNU, dan ormas lainnya, sementara anggota DPR-nya 5 orang. Sekarang ini, para anggota DPR bersama Menristek sedang dalam perjalanan pulang ke tanah air.
Ia menjelaskan, anggota yang ikut ke Korsel atas penunjukan fraksi, karena itu jika ada anggota fraksi yang keberatan, sebaiknya dibicarakan di internal fraksinya, tidak usah mempublikasikan ke pers. ‘’Saya sendiri ditunjuk oleh fraksi, kalau ada masalah internal, jangan dikaitkan dengan yang lain dong, ’’ kata Zulkiflimansyah. (dina)
