eramuslim.com – Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengumpulkan ketua partai koalisi pendukung pemerintah tanpa Nasdem di Istana Negara menuai kritikan dari berbagai pihak. PKS turut mengkritik Jokowi karena sikapnya terkesan mencari rival Anies Baswedan.
Seperti yang diketahui, Jokowi mengumpulkan ketua partai politik pendukung pemerintah pada Selasa (2/5) malam. Namun, koalisi pendukung pemerintah itu tidak melibatkan Ketua Partai NasDem, Surya Paloh.
Jokowi mengakui bahwa ia tidak mengundang Ketua Partai NasDem karena partai tersebut telah memiliki koalisi sendiri yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres). Menurutnya, setiap koalisi pasti memiliki strategi tersendiri.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai hal tersebut lucu karena Jokowi mengumpulkan partai politik koalisi, tetapi tidak melibatkan Partai NasDem.
Mardani Ali Sera menyampaikan pandangannya pada acara Halal bi Halal Koalisi Perubahan bersama Demokrat, NasDem, dan PKS yang diadakan oleh Indonesia Gemilang bersama BPJK Partai Demokrat.
“Dengan tidak ada NasDem jadi kerasanya ini konsolidasi untuk dalam tanda kutip mencari pesaingnya Anies dan itu buruk,” ucap Mardani di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Sabtu (6/5).
Mardani menyentil Jokowi seharusnya menjadi sosok negarawan yang memikirkan dan menuntaskan pekerjaannya hingga jabatan berakhir.
“Naik kelas lah, jangan jadi yang sibuk mikirin Pemilu 2024, beliau sibuk mikirin legacy-nya di 2024 apa,” kata dia.
Dia juga mengaku setuju pada unggahan foto yang dilakukan Anies Baswedan di akun Instagram. Foto itu diduga menyinggung Jokowi.
Unggahan foto itu disertai keterangan “Pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi Pemilu 2024 bukan tentang hilangnya kekuasaan atau perpindahan kekuasaan karena kekuasaan sejatinya tidak pernah pindah,”.
Anies melanjutkan bahwa yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan.
“Jadi, kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi,” lanjut Anies.
(Sumber: Fajar)
