Eramuslim.com – Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai kubu paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan kubu paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD menganggap biang kerok kekalahan di Pilpres 2024 adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sehingga dalam sidang sengketa Pilpres 2024, kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud ingin mengungkap kecurangan yang mengarah kepada Jokowi yang dianggap punya andil besar melakukan intervensi semua proses politik di 2024.
“Jadi saya kira memang 1 dan 3 ini sudah paham dari awal bahwa Mahkamah Konstitusi kewenangannya terbatas dan tidak mampu akan mengungkap itu semua (bansos hingga mobiltas aparat), tapi kenapa kemudian yang diungkap itu adalah kecurangan yang mengarah kepada Pak Jokowi?” ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube COKRO TV, Kamis (4/4).
“Karena mereka ini menganggap bahwa Pak Jokowi ini punya andil besar mengintervensi semua proses politik yang terjadi di 2024, maka yang disasar itu adalah presiden, itulah yang menurut saya ini panggung kekecewaan sebenarnya, di mana kubu 1 kubu dan kubu 3 kalah, dan yang dianggap biang kerok kekalahan mereka itu adalah Pak Jokowi bukan yang lain,” imbuhnya.
Sementara diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). MK merasa perlu mendengarkan pengambil kebijakan terkait penyaluran bansos.
“Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Jakarta pusat pada Senin (1/4/2024), dikutip dari Republika.
Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Suhartoyo menegaskan, pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK.
Dia memastikan, langkah itu bukan bentuk mengakomodasi permohonan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, melainkan merupakan sikap mandiri yang diambil hakim konstitusi. “Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar hari Jumat tanggal 5 April 2024,” kata Suhartoyo.
Sumber: populis
