Eramuslim.com – Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyanggah kritik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap APBD DKI 2018 dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12) kemarin.
Menurut Tuty, kritik yang disampaikan Sri Mulyani seperti soal anggaran pendidikan, perjalanan dinas, dan kesehatan, salah karena tidak berdasarkan pada data terbaru.
“Mengenai data-data yang disampaikan oleh Menkeu pada kenyataannya berbeda dengan data kami,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).
Tidak Melihat Pos Lain
Untuk anggaran pendidikan, misalnya, Sri Mulyani mengatakan alokasi yang ditetapkan Pemprov masih di bawah standar yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni 20 persen dari total pendapatan daerah. Sri Mulyani mengira alokasi untuk pendidikan baru 8,8 persen dari total anggaran.
“Porsi belanja pendidikan di DKI Jakarta untuk APBD itu 8,8 persen, jauh di bawah mandat 20 persen,” kata Sri Mulyani, yang juga pernah jadi Menkeu pada 2005 hingga 2010.
Tuty mengatakan hal itu keliru karena data yang dipakai adalah anggaran belanja langsung untuk Dinas Pendidikan (Disdik) DKI APBD 2017 yang besarnya hanya Rp3,2 triliun.
Sebaliknya, menurut Tuty, dalam APBD 2017 dan 2018, jika alokasi pendidikan dihitung menggunakan formulasi yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka jumlahnya sudah 30an persen.
