Eramuslim.com – Sejumlah kritik terhadap pemerintah beberapa waktu terakhir berujung pada penangkapan oleh aparat.
Sikap represif aparat ini menuai polemik di kalangan masyarakat lantaran pemerintah dianggap membungkam aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyampaikan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang seharusnya tidak perlu ada pembungkaman terhadap kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Terlebih pembungkaman tersebut melibatkan aparat penegak hukum.
“Saya terus terang saja, ini kan negara demokrasi ya kalau negara demokrasi maka pemerintah harus siap untuk diprotes dikritik. Kalau ada protes dan kritik pemerintah tidak perlu alergi dengan protes dan kritik itudan dalam menanggapi kritik dan protes itu jangan pakai pendekatan ssecurity approach,” ujar Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL,Kamis (16/9).
Anwar menyampaikan, seharusnya Jokowi melanjutkan kembali adanya Dewan Kerukunan Nasional untuk menampung aspirasi masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah.
“Makanya saya sudah berkali-kali katakan, supaya ide dan gagasan Pak Jokowi di kabinet di periode pertama itu dihidupkan kembali namanya Dewan Kerukunan Nasional,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah perlu mengadakan Dewan Kerukunan Nasional, Namun demikian, pemerintah harus memastikan para anggota merupakan sosok orang yang netral.
Dengen pembentukan Dewan Kerukunan Nasional, apabila ada masalah penangkapan para pengkritik pemerintah bisa membahas bersama untuk mencari penyebab adanya kritikan pada pemerintah dan mencari solusi konkretnya.
“Adu datalah adu sudut pandang gitu kan.Tapi saya minta Dewan Kerukunan Nasional itu orang yang netral, kalau pemerintah salah disalahkan kalau pemerintah benar ya dibenarkan,” tandasnya. [RMOL]
