Eramuslim.com – Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pihaknya tengah menyelidiki dugaan PT Agung Podomoro Land memberikan Rp 6 miliar ke Pemprov DKI Jakarta untuk operasional penertiban Kalijodo, sebagai barter agar penurunan kewajiban tambahan pengembang dikabulkan Pemprov DKI.
“Itu sedang kita selidiki juga. Kita sedang selidiki dasar hukumnya barter itu apa. Ada enggak dasar hukumnya,” kata Agus di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).
Sementara, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan penggusuran Kalijodo pada 18 Februari 2016 menggunakan dana APBD DKI bukan dibiayai PT. Agung Podomoro Land (Tbk)
“Jadi kita penggusuran itu ada dana dari kami, Rp250 ribu buat yang bantu, TNI dan Polri,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/5).
Dalam APBD DKI 2016 tercantum dalam mata anggaran Satpol PP soal dana penertiban. Untuk belanja makan dan minum kegiatan penertiban dan pengawasan sekitar Rp584 juta per tahun.
Angka ini termasuk ke dalam beberapa jenis penertiban PMKS dan penertiban peredaran minuman beralkohol.
Sedangkan untuk alat berat pada penertiban Kalijodo, Ahok mengaku menggunakan alat milik Dinas Pekerjaan Umum DkI Jakarta.
Kawasan Kalijodo yang saat ini sudah rata dengan tanah, nantinya akan dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak hingga arena bermain. Ahok mengatakan dana pembangunannya bukan dari APBD DKI, melainkan kerjasama dengan PT. Sinarmas Land.(ts/rmol)
