Ketua Aliansi Warga Korban Lumpur Lapindo, Sonny Pudjisasono, meragukan keseriusan DPR mengajukan interpelasi lumpur Lapindo. Interpelasi kasus ini diduga hanya sebagai bargaining dengan pemerintah.
"Interpelasi yang diusulkan anggota DPR sebatas alat dagang sapi dengan penguasa dan diragukan keseriusannya, " kata Sonny kepada pers di Jakarta, Rabu (20/6).
Menurutnya, bila DPR serius membela mereka seharusnya dilakukan sejak awal, bukannya di saat korban sudah tak berdaya lagi. "Jika DPR betul-betul empati dan simpati terhadap korban lumpur Lapindo, kenapa tidak dari dulu interpelasi diusulkan, terutama oleh para anggota DPR dari daerah pemilihan I Jawa Timur yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo, ” keluh dia.
Dijelaskannya, agar interpelasi Lapindo tidak dipolitisasi oleh kalangan DPR, pengajuan interpelasi tak perlu banyak. "Saya dari awal berusaha agar jumlah penandatangan tidak usah lebih dari 20 orang, supaya nuansa politik tidak kelihatan menonjol. "
Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (19/6) mengatakan agar usul hak interpelasi lumpur Lapindo dilanjutkan.
Rapat paripurna kemudian memutuskan agar usul itu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus akan menentukan jadwal mengundang pemerintah untuk memberi tanggapan atas hak interpelasi tersebut pada Kamis (21/6) siang hari ini di DPR. (dina)
