Usaha DPR untuk "merayu" Presiden agar datang dan memberikan jawaban tentang keputusan pemerintah mendukung resolusi DK PBB 1747 terhadap Iran, menemui kebuntuan setelah keduanya menggelar pertemuan.
Sebagai kelanjutan pertemuan konsultasi, Pimpinan DPR menginginkan agar pertemuan dilanjutkan di Gedung DPR, sebagai bentuk penghargaan SBY pada DPR.
"Saya harap Presiden bisa datang ke DPR, jangan pimpinan DPR lagi yang ke Istana, gantianlah, kalau enggak mau, saya nggak tahu lagi, "ujarnya kepada pers, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/6).
Ia mengakui, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan pada Senin (18/6) malam, disebabkan kedua pihak bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Di mana Presiden SBY tetap mengacu pada tata tertib DPR dan merasa tidak mempunyai kewajiban untuk hadir dalam interpelasi Iran.
Sebaliknya lanjut Agung, DPR tetap bersikukuh menjalankan amanat Badan Musyawarah (Bamus) DPR supaya Presiden sendiri yang hadir.
"Saya sendiri masih optimis permasalahan ini bisa diselesaikan, karena Presiden mempunyai keinginan untuk membuka komunikasi yang intens, "ungkapnya.
Mengenai wacana mewakilkan Presiden dengan Wapres Jusuf Kalla, Agung mengakui hal tersebut sulit dilakukan sebab tidak ada ketentuan yang mengatur demikian dan belum menjadi keputusan pimpinan DPR.(novel)
