Kalangan Komisi V DPR meminta pemerintah untuk melikuidasi PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati). Alasannya, maskapai ini terus terpuruk dari sisi kinerja maupun tingkat kepercayaan masyarakat.
Abubakar Alhabsy menyatakan, dalam kasus wanprestasi Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG), Amerika Serikat, Merpati telah melakukan kecerobohan mendasar karena Merpati tak menggunakan pakem sewa-menyewa pesawat secara profesional.
"Lazimnya, maskapai cari pesawat itu harus gunakan broker profesional, sementara TALG bukan broker tetapi perusahaan pembiayaan, " ujar Abubakar saat Rapat Degar Pendapat Umum (RDPU) dengan Merpati di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/5).
Oleh karena itu, katanya, Merpati makin tak bisa dipercaya dan sulit diselamatkan.
"Merpati ke depan bagusnya tak lagi bersaing di domestik, cukup di kawasan perintis saja, " ujar Abu Bakar, yang juga anggota F-PKS.
Ironisnya, terang dia, hingga 2006 kewajiban Merpati ke pihak ketiga masih menyisakan beban sebesar Rp706 miliar.
Hal senada disampaikan anggota Komisi V DPR lainnya, Hadi Jamal. Ia menegsakan, dengan adanya kasus dugaan kerugian negara sebesar satu juta dolar AS dalam kasus wanprestasi Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG), Amerika Serikat, Merpati mestinya sudah habis.
"Pantasnya Merpati sudah innalillahi wainnailaihi rojiun, dan otomatis direksinya dipecat, " katanya.
Anggota Komisi V DPR, Abdullah Azwar Anas, menambahkan, pihaknya menilai kemampuan lobi Merpati lemah dan cenderung ceroboh dalam kasus TALG. "Padahal, maskapai lain sejak 2005-2007 sudah mampu mendatangkan pesawat secara signifikan, sementara Merpati nihil, " katanya.
Menurutnya, Merpati lemah dalam penyerapan anggaran dan dana untuk sewa pesawat yang diduga bermasalah itu dan ternyata anggarannya juga bersumber dari anggaran 2005. Padahal, pemerintah telah memberi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) awal 2006 sebesar Rp 75 miliar dan akhir 2006 sebesar Rp 450 miliar.
"Kami juga pertanyakan, mengapa Merpati gunakan TALG karena saya memiliki info, ada pemain lain yang lebih profesional, " kata Anas.
Akibat semua ini, sambung anggota FKB ini, kepercayaan masyarakat terhadap Merpati sudah nihil. "Publik tak lagi percaya pada Merpati, " kata Anas.
Menanggapi ‘serangan’ Komisi V, Dirut Merpati, Hotasi Nababan menyatakan, memasuki awal 2007, pihaknya telah melakukan banyak perubahan dan kemajuan berarti. Dukungan pemerintah berupa PMP Rp 450 miliar akan digunakan untuk memperkuat sisi permodalan dan kapasitas Merpati dengan tiga program utama, yakni rivitalisasi armada Rp150 miliar, restrukturisasi utang Rp180 miliar dan peningkatan produktivitas Rp120 miliar.
"Targetnya pada 2007, arus kas positif dan biaya perkilometer kursi dapat diturunkan dari Rp567 menjadi Rp440-450 yang berarti Merpati telah menjadi airlines dengan platform low cost, " ujar dia. (dina)
