Komisi IV DPR RI sepakat menolak rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 210.000 ton sebagai stok cadangan di Badan Urusan Logistik (Bulog). Jika pemerintah tetap bersikeras mengimpor beras maka dananya tidak boleh menggunakan APBN-P 2006.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV Yusuf Faisal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dalam diskusi Dialetika Demokrasi bertemakan “Dampak Politik Ekonomi Impor Beras”, di Press Room DPR-RI, Jum’at (8/9). Pembicara lainnya adalah Ketua Fraksi PAN Zulkifli Hasan, Mardjono (FPDIP) dan Maruahal Silalahi (Fraksi Partai Demokrat).
Menurutnya, alasan pemerintah mengimpor beras cukup kuat dan rencana itu disosialisasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan protes yang keras dari masyarakat seperti impor beras tahun lalu.
Tapi, katanya, rekomendasi Komisi IV tetap menolak impor beras dengan alasan karena di 17 daerah sedang panen raya. “Untuk memenuhi stok beras pemerintah di Bulog, kita minta pemerintah untuk membeli gabah dan beras dari petani. Kita mentolelir tambahan dana untuk beli beras dari petani,” kata dia.
Ia menegaskan, jika pemerintah tetap ngotot mengimpor beras, kata Yusuf, tidak boleh menggunakan dana dari APBN P 2006. “Kita tidak izinkan Bulog gunakan dana dari APBN P 2006. Kita minta dana yang dianggarkan dalam APBN-P itu digunakan untuk membeli beras yang ada sama petani,” tegas Yusuf Faisal.
Pemerintah Dzolimi Petani
Anggota F-DPIP Mardjono menjelaskan, F-PDIP menolak impor beras karena sangat merugikan petani. Sebab dengan impor beras itu akan membuat harga gabah dan beras petani anjlok yang membuat petani makin malas untuk menanam padi.
“Kalau pemerintah tetap impor beras berarti pemerintah tidak mampu mengelola pangan dengan baik. Padahal pemerintah sudah berusaha memproduksi gabah dengan baik, tapi beras yang mereka produksi tidak dimanfaatkan,” ujar Mardjono.
Impor beras itu, kata Marjono, membawa dampak politis terhadap ketahanan pangan, yaitu swasembada pangan yang diinginkan tidak akan pernah tercapai.
“Jika pemerintah terus mengimpor beras maka harga gabah petani turun. Petani menjadi malas untuk menanam padi karena harga gabah mereka tidak seimbang dengan tingginya harga pupuk. Pemerintah tidak memihak kepada petani, tapi sebaliknya mendzolimi mereka,” sambungnya. (dina)
