Eramuslim.com – Komisi III DPR menyatakan kejadian sejumlah perwira polisi bertemu dengan bos sawit di Hotel Pekanbaru merupakan bukti perusahaan-perusahaan besar di Riau itu memiliki akses lobi ke penguasa di pusat sehingga dengan mudah mendesak pencopotan Kapolda.
“Kapolda diganti karena dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah karena perusahaan di sana itu kan perusahaan-perusahaan besar, yang aksesnya ke pusat kekuasaan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/09/2016).
Menurut Trimedya, permasalahan di Riau itu perlu mendapat perhatian khusus dari DPR lewat pembentukan Panitia Kerja (Panja). Dia menambahkan pertemuan bos sawit dengan perwira Polri itu merupakan momentum Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan bersih-bersih di korps baju coklat.
“Apalagi pak Tito Karnavian (Kapolri) semangatnya mereformasi intern polri ya ini saatnya, ini trigger-nya. Supaya jadi sebuah benchmark kepada polda lain supaya penanganan tuntas,” papar politikus PDIP itu.
Trimedya menilai permasalahan hukum di Riau memang memerlukan perlakukan hukum luar biasa, alias extra ordinary. “Ini yang harus dikawal terus sama presiden supaya bunyi di daerah. Misal ada aparat yang bermain, harus ditindak. Bareskrim dan Kapolri bentuk tim khusus untuk memetakan dan menyelesaikan,” tandas dia.
Publik sebelumnya dihebohkan peristiwa sejumlah perwira menengah berpangkat Komisaris Besar di Mabes Polri dan Polda Riau kongkow bareng dengan bos PT Andika Pratama Sawit Lestari (APSL). Pertemuan itu dilakukan di Hotel Grand Central kota Pekanbaru. Foto-foto pertemuan perwira polisi itu pun beredar di sosial media.
Manager Komunikasi Informasi Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Made Ali mengatakan, pertemuan itu telah dibenarkan oleh polisi.
“Polisi sudah verifikasi, pertemuan itu benar. Dan ini sesuai dugaan kami, bahwa selama ini banyak kasus yang dihentikan karena pertemuan-pertemuan gelap seperti itu,” kata Made kepada Rimanews, Jumat (2/09) pekan lalu.
Made mendesak agar, semua perwira yang ikut dalam pertemuan itu dijatuhi sanksi. “Termasuk Kapolda Riau, harus dicopot, ini pelanggaran berat. Langkah ini harus dilakukan untuk perbaikan citra Polri,” ujar Made.
Jikalahari, kata Made, mengapresiasi langkah Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) yang turun langsung menyikapi beredarnya foto tersebut. “Irwasum turun ke Riau. Kami menunggu hasil kerja irwasum. Menurut kami itu respons yang bagus,” tandas dia.(ts/rn)
