Pemerintah Indonesia diminta dapat mempelajari dengan sunguh-sungguh tentang tawaran untuk enam pesawat tempur F-16 jenis terbaru buatan AS. Apabila ada kepentingan yang akan merugikan Indonesia dimasa datang, pemerintah harus berani tegas menolaknya.
"Jika di balik bantuan itu ada kepentingan, pemerintah harus punya sikap, harus berani. Lagipula, jika ada hal seperti itu mekanismenya harus melalui DPR dulu, " tegas Anggota Komisi I DPR Al-Muzammil Yusuf, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa(26/2).
Dalam pertemuannya dengan Menhan Juwono Sudarsono dan Presiden SBY, di Istana Negara, kemarin, Menhan AS Robert Gates menawari RI enam pesawat tempur F-16.
Menurut Muzammil, pemerintah juga harus dapat melihat sifat tawaran itu, apakah hanya bersifat bantuan atau pun hal lain yang tidak membatas kepentingan negara.
"Kalau itu bantuan diterima, sejauh itu bermanfaat bagi negara dan selagi tidak mengikat bantuan datangnya dari mana, "ujarnya.
Dephan Masih Pikir-pikir
Sementara itu, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan pembelian enam jet tempur jenis F-16 Fighting Falcon varian terbaru dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan kesiapan tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
"Kita sedang mempertimbangkan tawaran jet tempur F-16 dari AS sebanyak enam unit, dengan masa pembiayaan empat hingga lima tahun, " kata Menhan RI usai bertemuan Menhan AS.
Menhan mengemukakan, pembelian enam unit F-16 itu akan memakai mekanisme pembiayaan `multiyears` sesuai kesepakatan dengan Departemen Keuangan dan Komisi I DPR.
"Kami juga masih mempertimbangkan apakah pembiayaannya akan dilakukan melalui mekanisme FMF (Foreign Military Financing) dan FMS (Foreign Military Sale). Semua juga tergantung DPR karena pada tahun ini pemerintah tengah memfokuskan anggaran pada kesejahteraan rakyat, " ujar Juwono.
Ia menjamin, rencana pembelian F-16 tersebut tidak akan berpengaruh terhadap komitmen RI dengan pemerintah Rusia dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Sebab masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurutnya, kesulitan kerjasama dengan AS adalah masalah birokrasi sedangkan, kesulitan dengan Rusia adalah masalah pembayaran.
Sebelumnya, Komandan Komando Pemeliharaan Material TNI AU (Koharmatau) Marsekal Muda Soenaryo mengatakan, TNI AU kini memiliki sepuluh unit F-16 Fighting Falcon, dan dari jumlah itu ada enam yang masih dinyatakan laik pakai.
"Sepuluh unit yang kita pakai merupakan jenis A/B dan akan ditingkatkan kapasitasnya mendekati varian terbaru Block 52 F-16 Fighting Falcon C/D multi role, terutama untuk sistem avioniknya, "ujarnya.(novel/ant)
