DPR akan mempertanyakan keseriusan kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menangani warga negara Indonesia yang direkrut sebagai Anggota Paramilter (Askar wataniyah) Malaysia. Pertanyaan itu akan layangkan oleh Anggota Komisi I DPR dalam rapat dengar pendapat dengan BIN pada Senin(10/3).
"Kami akan minta pertanggungjawaban BIN, apakah mereka melakukan pendalaman atau tidak, " kata Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra sebelum memulai rapat dengan Kepala BIN Syamsir Siregar.
Menurutnya, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan telah menunjukkan bahwa perekrutan itu memang ada, namun BIN malah menyatakan sebaliknya.
"Kalau soal tidak, semua juga bisa bilang tidak, tapi sudah didalami atau belum, " tegasnya.
Sebelumnya dikabarkan warga negara RI di wilayah perbatasan RI, Kalimantan, dan Serawak direkrut dalam Askar wataniyah sebagai milisi Malaysia. Penyelidikan TNI maupun BIN sama sekali tak ada bukti yang menunjukkan adanya WNI yang bergabung dalam Askar Wataniah.
Namun, kabar itu juga ditepis oleh pihak Departemen Luar Negeri Indonesia, yang menyatakan dari hasil temuan pihak perwakilan RI di Malaysia, tidak ada WNI yang direkrut menjadi Anggota Askar wataniya Malaysia. Sebab sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat direkrut sebagai Askar wataniyah adalah warga Malaysia dan bukan WNA.
"Saya ingin menyampaikan tidak ada WNI yang direkrut oleh pemerintah Malaysia untuk menjadi bagian dari Askar Wataniyah, hal ini sudah dikonfirmasikan oleh pihak Malaysia sendiri, baik oleh Kasad Malaysia kepada pihak KBRI maupun oleh pejabat militer diwilayah akreditasi konsulat RI di kota Kinabalu, "jelas Juru Bicara Deplu Kristiarto Soerjo Legowo.
Dalam rapat dengan BIN, Komisi I DPR juga akan menanyakan soal kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir yang diduga melibatkan badan intelijen. "Pasti akan ada yang mencecar soal itu, " imbuh Yusron.(novel)
