Komaruddin Hidayat: Masyarakat Tak Percaya Lagi dengan Parlemen dan Pemerintah

Pengamat politik sosial dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. DR. Komaruddin Hidayat menyatakan, masyarakat sekarang ini sudah tidak percaya lagi dengan lembaga parlemen. Hal itu terjadi lantaran anggota Dewan selama ini tidak bisa menjadi wadah menampung aspirasi mereka.

“Masyarakat kehilangan kepercayaan kepada DPR. Hampir-hampir masyarakat menyatakan, tanpa peemrintah masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya. Bisa jalan sendiri-sendiri,” ujar Komaruddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/8).

Menurutnya, ketidakpercayaan masyarakat begitu meningkat dikarenakan DPR sebagai lembaga representasi penyampaian aspirasi dan kepentingan mereka tidak terpenuhi.”Padahal DPR itu posisinya antara pemerintah dan rakyat. Kalau anggota DPR-nya tidak aspiratif, maka mereka tidak percaya lagi dengan DPR,” kritiknya.

Seharusnya, saran Komaruddin, ketika tingkat kepercayaan rakyat terhadap masyarakat menurun, maka DPR sebagai perpanjangan suara masyarakat mau memperjuangan hak-hak mereka. “Kayak soal kesehatan, DPR terlihat diam tidak mau bicara. Berbeda ketika di masa Orde Baru, pelayanan kesehatan dan pendidikan masih ada dan stabilitas juga lebih terjamin,” katanya.

Karena DPR, sambung dia, bagian dari masyarakat, maka ke depan DPR mesti mendengar suara-suara masyarakat. “Seharusnya mereka menunjukkan bahwa DPR itu sebagai pelindung dan pembela mereka,” tandas Direktur Pasca Sarjana UIN Jakarta.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR A. Muhaimin Iskandar menyatakan, pihaknya sama sekali tidak mengabaikan suara-suara masyarakat itu. DPR tetap mempersilahkan masyarakat memberikan masukan seluas-luasnya.

Namun, ia menyayangkan adanya kritik-kritik negataif dari sejumlah pihak kepada Dewan. Kritik yang demikian dikhawatirkan membuat anggota DPR yang bersangkutan justru tak mempan. “Lama-lama, kalau dikritik terus justru mereka jadi kebal,” katanya.

Ia menambahkan, DPR pada dasarnya berupaya ingin memperbaiki citranya yang selama ini tercoreng. Hal ini terjadi juga karena kelemahan dan kekurangan yang dimiliki anggota Dewan yang bersangkutan. (dina)