Seratus empat puluh tiga kontainer berisi daging impor menumpuk di pelataran Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Kamis siang pekan lalu, belasan petugas berompi oranye dan berhelm putih berkeliling mengecek suhu peti-peti kemas berpendingin khusus untuk menyimpan daging tersebut.
Sebanyak 2.750 ton daging impor itu bermasalah. Lima puluh satu kontainer dalam pengawasan Badan Karantina Pertanian. Sisanya di bawah penanganan kepabeanan. Badan Karantina tidak meloloskannya karena ada ketidaksesuaian keterangan di dalam surat izin impor yang meliputi-negara asal, perbedaan jenis barang, dan kelebihan tonase. Bea dan Cukai belum mengizinkan daging-daging impor keluar lantaran dokumen pemberitahuan impor barangnya belum lengkap.
Menteri Pertanian Suswono, Direktur Jenderal Peternakan Prabowo Respatiyo Caturroso, dan Kepala Badan Karantina Banun Harpini bersama rombongan wartawan telah melihat ratusan kontainer daging impor itu, Jumat siang dua pekan lalu.
Dan, asap dingin menyembul keluar tatkala seorang petugas membuka kontainer milik PT Sukanda Djaya. "Ini contoh barang yang dokumennya lengkap. Sesuai aturan, sebentar lagi izinnya pasti keluar," kata Menteri Suswono.
Badan Karantina, institusi yang bernaung di Kementerian Pertanian, tak bisa mengurus puluhan kontainer daging impor itu lantaran masih berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi di bawah Kementerian Keuangan. "Ini di luar yurisdiksi kami," ujar Menteri Suswono.
Latar belakang, kisruh daging impor mencuat sejak pertengahan Januari lalu. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia Thomas Sembiring, sengkarut terjadi karena masa berlaku izin impor yang pendek, menjelang tutup tahun. Pada 15 Desember 2010, Direktur Jenderal Peternakan-saat itu dijabat Tjeppy D. Soedjana menerbitkan surat persetujuan pemasukan daging sapi sebanyak 15 ribu ton. Surat izin tersebut kedaluwarsa pada 31 Desember 2010.
Surat izin yang berlaku cuma 15 hari itu jelas tidak masuk akal. Perjalanan barang dari Australia, misalnya membutuhkan waktu 3-5 pekan. Toh, para importir nekat mengajukan permohonan karena biasanya Direktorat Jenderal Peternakan bersedia memperpanjang masa berlaku izin.
Rupanya, kebiasaan lama ini tak berlaku lagi. Prabowo, Direktur Jenderal Peternakan yang baru, ogah memperpanjang tenggat. Saat daging-daging beku itu tiba di Tanjung Priok pertengahan Januari lalu, Badan Karantina tak memberi lampu hijau pengeluaran barang. Alasannya, surat persetujuan pemasukan sudah kedaluwarsa.
Pengusaha semakin meradang gara-gara pemerintah juga mengerem mendadak volume impor daging menjadi hanya 50 ribu ton. Padahal realisasi impor tahun lalu mencapai 120 ribu ton. Semester pertama tahun ini, volume impor daging diputuskan 25 ribu ton saja.
Celakanya, importir-importir besar mendapatkan jatah jauh di bawah harapan. PT Indoguna Utama, misalnya, mengajukan permohonan izin impor 7.280 ton, tapi hanya kebagian 1.160 ton. Tahun lalu, Indoguna mengimpor lebih dari 14 ribu ton. Pemain besar lain, PT Anzindo, hanya kecipratan 1.777 ton dari 2.397 ton yang diajukan.
Importir lantas curiga dan menilai pembagian kuota ini tidak adil. Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) malah kebanjiran jatah impor sebesar 9.759 ton. Lembaga ini didirikan pada 1999 oleh R.B. Suryama M. Sastra, politikus Partai Keadilan Sejahtera dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (2004-2009). Kader muda PKS banyak yang bekerja di Yayasan PKPU ini.
Direktur utama yayasan ini, Agung Notowiguno, membantah yayasannya mengimpor daging sebanyak itu. "Keliru itu, bukan 9.759 ton, tapi hanya 9,7 ton. Masak iya sebesar itu? Kami kan tidak berbisnis daging impor," ujarnya kepada Tempo pekan lalu. Daging impor itu, kata dia, tak lain daging domba beku dari komunitas muslim Australia buat Hari Raya Kurban, Idul Adha. "Itu buat kegiatan sosial dan fakir miskin." Yayasan PKPU, ujarnya, sudah mengimpor daging kurban sejak 2002. "Hanya datang setahun sekali pas musim kurban saja." Menteri Suswono, yang mengontak Tempo via telepon, Jumat malam pekan lalu, membenarkan pernyataan Agung.
Namun, berdasarkan dokumen yang dimiliki Tempo, Yayasan PKPU memang mengimpor ribuan ton daging. Sumber Tempo juga meragukan argumentasi yayasan tersebut. Apalagi yayasan itu mengklaim hanya mengimpor daging kambing. Padahal, dalam dokumen di Kementerian Pertanian, yang diimpor jelas dinyatakan daging sapi. Yayasan itu juga mengaku telah mengimpor daging sejak 2002. Faktanya, tahun lalu Yayasan PKPU belum tertera dalam daftar penerima surat persetujuan pemasukan alias belum mendapat izin mengimpor.
Coba dengar kritik seorang importir daging. Menurut sumber Tempo ini, sebagai pemain baru, tak lazim Yayasan PKPU mendapatkan jatah impor yang besar. Berbeda dengan perusahaan umumnya, yayasan itu juga tidak mencantumkan rekomendasi dari dinas peternakan provinsi. "Justru rekomendasi ini mutlak bagi pengusaha yang mengajukan permohonan izin impor daging," ujarnya.
Pemegang kuota terbesar lainnya adalah CV Sumber Laut Perkasa, sebanyak 4.800 ton, dan PT Impexindo Pratama, 4.250 ton. Kedua perusahaan itu milik Basuki Hariman. Tidak sulit melacak rekam jejak Basuki di Kementerian Pertanian. Tujuh tahun lalu, Basuki tersandung kasus pemalsuan barang. Daging asal India dikemas ulang, lantas dijual di dalam negeri sebagai daging Australia. Padahal impor daging sejauh ini hanya boleh dari Australia dan Selandia Baru. Toh, Basuki tetap bisa melenggang.
Sumber Tempo berbisik, Basuki bisa lolos karena merapat ke Suripto, anggota Majelis Syura PKS. Basuki bisa mengenal bekas anggota Badan Koordinasi Intelijen Negara —kini Badan Intelijen Negara— itu lantaran diperkenalkan oleh Tafakur Rozak Soedjo, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Alam Watch. Tahun lalu, keduanya bertemu di kantor lembaga riset itu di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Rozak jualah yang mempertemukan Basuki dengan Prabowo. Oleh Rozak, Basuki diperkenalkan sebagai ‘orangnya Suripto’.
Nama Suripto sangat terkenal di lingkungan Kementerian Pertanian. Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan ini, kata sumber Tempo, pernah menggelar jamuan makan malam di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan. Suripto mengundang pejabat Kementerian Pertanian, termasuk Prabowo yang baru saja dilantik menjadi Direktur Jenderal Peternakan. Suripto berpesan agar Prabowo melancarkan urusan anak buahnya bila datang meminta bantuan.
Prabowo kepada Tempo tak menampik adanya pertemuan ini. Tapi, kata dia, itu cuma silaturrahim biasa. Suripto hanya mengucapkan selamat atas pelantikannya. "Tidak ada komitmen apa-apa," katanya. Rozak juga membantah. "Itu fitnah," ujarnya. Suripto pun membantah cerita ini. "Itu cuma gosip. Pertemukan saya dengan importir atau pejabat yang mengatakan itu," ujarnya kepada Tempo pekan lalu.
Nah, berbekal sebagai ‘jaringan’ Suripto inilah Basuki bisa blasak-blusuk ke Kementerian Pertanian. Awal Januari lalu, Basuki bergegas menuju lantai 6 gedung C, kantor Prabowo. Ia meminta Prabowo memproses permohonan izin impornya. Sesuai dengan aturan, semestinya dokumen Basuki dimasukkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian lebih dulu. Kantor ini nantinya akan meneruskan berkas itu ke Direktorat Peternakan.
Basuki memang sedang tergesa-gesa. Ia baru memproses perizinan ketika para importir lain tinggal menunggu pengumuman. Sebagian besar pengusaha telah memasukkan berkas pada November-Desember tahun lalu. Prabowo berjanji akan menerbitkan surat persetujuan pemasukan pada pertengahan Januari.
Basuki lalu mengutus auditor —bernama Basuki juga— anak buah Prabowo ketika menjadi auditor utama di Inspektorat Jenderal Pertanian. Tak mempan, Basuki meminta tolong Purba, teman Prabowo sesama auditor utama. Lama tak berjumpa, Prabowo menyambut baik Purba. Rupanya, si kawan lama membawa dokumen milik Basuki Hariman. Prabowo membenarkan kisah ini. "Saya bilang, iya Pak Purba, saya bantu sesuai prosedur, enggak ada perlakuan khusus," katanya.
Mau tak mau, Basuki manut. Pada 11 Januari lalu, kader Partai Damai Sejahtera itu datang ke Gedung Pusat Perizinan Pertanian buat menyerahkan berkas permohonan. Alih-alih datang ke petugas loket, dia malah nyelonong ke ruang Kepala Pusat Perizinan Pertanian Gayatri K. Rana. Dalam pertemuan sekitar 15 menit itu, Basuki berjanji akan membantu bila Gayatri ingin naik posisi ke eselon satu.
Tapi uluran tangan ini tidak gratis. Basuki meminta Gayatri membuatkan surat izin impor daging hari itu juga. "Gayatri tidak mau," ungkap sumber Tempo. Ia diminta mengikuti prosedur. Kepada Tempo, Gayatri mengatakan semua pengusaha bisa mengajukan perizinan. "Kami akan melayani sesuai ketentuan," katanya. Akhirnya, pertengahan Januari lalu, surat izin impor daging buat Basuki terbit. Basuki mendapat jatah kuota gede, 8.000-an ton.
Seorang sumber Tempo mengisahkan, keputusan kuota impor daging sebenarnya sudah diarahkan oleh Menteri Suswono. Dalam pergunjingan para importir, jamak terdengar jika mereka memberi istilah ‘daging berjanggut’ lantaran proyek ini dikuasai elite Partai Keadilan Sejahtera. Tapi Pak Menteri membantah. Ia mengatakan tak ada pesan apa pun dari menteri, juga dari partainya, PKS. Bisa saja, kata dia, seseorang mengklaim sebagai utusan partai. "Partai saya justru meminta saya bekerja profesional," ujarnya.
Prabowo juga menepis tudingan ada permainan di balik proses pembagian kuota impor daging. Proses pembagian kuota, katanya, ditangani oleh Direktur Veterinary dan Pascapanen Djajadi Gunawan. Kata Djajadi, proses pembagian kuota memang tidak dilakukan melalui tender terbuka. Penetapan jatah antara lain didasari rekomendasi dari dinas peternakan provinsi, kapasitas gudang pendingin, dan realisasi tahun sebelumnya.
Basuki mengumbar janji. Melalui sambungan telepon, Selasa pekan lalu, ia berkata kepada koleganya, seorang importir dari Indoguna, bahwa surat izin impornya bisa dipakai untuk mengeluarkan daging di Tanjung Priok. "Gratis," katanya. Dua hari kemudian, mereka ‘kopi darat’ di Kementerian Pertanian. Selain Basuki dan perwakilan Indoguna, ada wakil dari Anzindo dan Berkat Sejahtera.
Sejumlah importir heran jika Basuki mau membantu. Belakangan permainan mulai tercium. Importir daging menuding itu hanya akal-akalan Basuki agar pengusaha membeli surat izin impor darinya. "Pengusaha dibikin kepepet supaya membeli kuota miliknya," kata seorang importir.
Benar saja. Bulan lalu, perusahaan Basuki aktif menawarkan surat izin impor daging kepada para pengusaha. Harganya Rp 1.000 per kilogram. Bila transaksi sukses, sekitar Rp 9 miliar bakal masuk kantong Basuki. Tudingan ini dibantah Basuki. "Enggak ada yang dijual. Kalau ada yang minta, saya kasih, gratis," ujarnya kepada Tempo, Kamis pekan lalu.
Janji Basuki membantu mengeluarkan daging impor beku di Tanjung Priok ternyata mentok lantaran Prabowo berkukuh tak mau membikin izin baru. Persetujuan baru akan diterbitkan 1 April nanti. Selama menunggu periode ini, importir menempuh berbagai cara untuk mengeluarkan daging beku dari Tanjung Priok. Indoguna, misalnya, meminta bantuan Ustad Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syura PKS. Tapi Hilmi membantah. "Enggak mau saya. Masuk penjara saja penyelundup mah," kata Hilmi kepada Tempo pekan lalu.
Kisruh impor daging sapi tampaknya akan terus menggelinding. Menteri Suswono ingin menendang bola panas daging impor dari kantornya. Dalam rapat kerja dengan Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa dua pekan lalu, Suswono kembali mengatakan daging impor itu ada di lini satu-area Bea dan Cukai. Badan Karantina Pertanian tak bisa mengurusnya. Thomas Sembiring hanya bisa geleng-geleng kepala. "Tidak masuk akal, padahal jelas-jelas ini urusan Karantina Pertanian."
Dibagian lain, wartawan Majalah Tempo melakukan wawancara kepada Suripto, yang ingin mengklarifikasi tentang sejumlah isu keterkaitan import daging. Di bawah ini petikan wawancara :
Tempo : "Dalam impor daging, kabarnya PKS campur tangan melalui Anda, Rozak, lalu ke pejabat Kementerian?"
Suripto : Kalau orang-orang PKS berbisnis, mungkin saja, tentu dengan ketentuan dan aturan main yang jelas. Kriterianya profesionalisme, persaingan bebas, dan transparansi. Siapa saja bisa, kan? Tudingan miring kepada PKS terlibat kisruh daging impor hanya kampanye hitam dan propaganda untuk mendiskreditkan partai kami. Nama saya juga dibawa-bawa. Saya lihat sasaran akhirnya agar Menteri dari PKS segera turun, apalagi sekarang muncul isu —reshuffle. Ini agar ada alasan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Menteri Pertanian Suswono.
Semua tudingan miring terhadap dirinya ditolak, dan ia mengatakan itu hanyalah ‘black campaign’ tandas Suripto. (hmn/Tempo)
