Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, sanksi yang memaksa Iran untuk menghentikan program pengayaan uraniumnya tidak akan mengubah keadaan di Timur Tengah, termasuk Iran.
Demikian Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, di sela-sela peringatan hari lahir ke-61 Muslimat NU di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/3).
Hasyim menegaskan, kekacauan di wilayah Timur Tengah selama ini akibat ulah AS beserta negara sekutunya. Dengan demikian, sanksi berat yang dikeluarkan DK PBB itu justru akan membuat Iran semakin menderita. "Kita ini juga menderita karena Amerika Serikat. Masa kita mau menularkan penderitaan ini pada teman kita sendiri (Iran), " ujarnya.
Terkait dengan hal itu, pihaknya juga mendukung rencana DPR mengajukan hak interpelasi. Dijelaskannya, dukungan PBNU terhadap hak interpelasi jangan diartikan NU berupaya masuk dalam wilayah politik praktis yang pada dasarnya adalah wewenang DPR. Pihaknya hanya mengkritisi kebijakan pemerintah dalam dimensi moral saja.
"Arahnya sama, yaitu kebijakan pemerintah dalam hal dukungan terhadap sanksi itu. Bedanya, NU mengkritisi kebijakan itu dalam dimensi moral. Kalau DPR kan wilayah politik, " Hasyim menjelaskan.
Kritik PBNU di antaranya, ditujukan pada alasan sikap dukungan pemerintah Indonesia atas Resolusi 1747 itu, yang menyatakan bahwa sanksi tersebut dalam rangka menjaga keamanan di kawasan Timur Tengah.
Kendati Indonesia mendukung resolusi itu, Hasyim berharap agar hubungan Indonesia-Iran tidak terganggu. "Saya berharap (hubungan Indonesia-Iran) baik-baik saja. Tapi, ya, cuma semoga saja. Saya tidak bisa berbuat banyak, " imbuhnya.
Satu hal yang juga dikhawatirkan PBNU adalah menjauhnya masyarakat Islam internasional dari Indonesia akibat kebijakan mendukung resolusi DK PBB. (dina)
