Eramuslim.com – Kalau pemerintah ingin meningkatkan wibawanya di muka rakyat, maka kabinet harus benar-benar bersih dari korupsi dan manipulasi. Syarat kompetensi dan loyalitas seluruh menteri kepada Presiden harus jelas.
Demikian disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), KH Hasyim Muzadi, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi beberapa saat lalu.
Dia menekankan bahwa kabinet presidensil yang dianut Indonesia harus dikonkretkan. Dalam pandangannya, kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terasa parlementer.
“Partai-partai perlu tetap diberi porsi agar tidak gaduh, sekalipun sesungguhnya pemberian kavling itu bukan amanat Undang Undang Dasar,” katanya.
Ditegaskannya, saat ini rakyat sangat membenci korupsi, baik perorangan, kelompok maupun lembaga.
“Manakala kabinet yang bersih tidak tercapai, maka di internal kabinet sendiri akan banyak grup-grup ‘pemain’ tanpa setahu presiden, dan kepercayaan rakyat tidak akan kunjung membaik,” tambah tokoh Nahdlatul Ulama ini.
Terkait hal itu, Hasyim mengaku sudah bersilaturahim dengan Ketua DPR RI, Ade Komarudin, dan mengimbau agar DPR cukup memproposionalkan kewenangan KPK tanpa berniat untuk melemahkannya.
“Karena kalau (melemahkan) itu terjadi maka citra DPR sendiri yang akan semakin jelek di hadapan rakyat,” jelasnya.
Selanjutnya, dia mengingatkan bahwa yang pertama kali mendeklarasikan gerakan moral anti korupsi adalah ormas NU dan Muhammadiyah. Setahun setelah deklarasi itu, lahirlah KPK.
Karenanya, lanjut Hasyim, semua pihak mesti bersama menjaga agar semangat anti korupsi NU dan Muhamadiyah tidak luntur, apalagi kalau sampai dipakai oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melindungi koruptor.(ts/rmol)
