Pemerintah diminta tidak menutup mata dan telinga dengan segala bentuk pemikiran yang disampaikan oleh masyarakat, serta tidak terjebak dalam kepercayaan diri yang berlebihan atas data prestasi yang belum tentu kebenarannya.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin usai bertemu dengan delegasi parlemen Jepang, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (21/12).
"Pemerintah tidak boleh terjebak dan tenggelam dalam kepercayan diri yang berlebihan, apa lagi terbuai dengan data prestasi yang tidak real," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah belum dapat membangun komunikasi politik yang baik dengan sejumlah elit masyarakat, sehingga muncul berbagai pendapat yang dapat berdampak negatif bagi kelangsungan proses demokrasi di Indonesia.
Terkait dengan penyataan yang diutarakan oleh kelompok masyarakat yang menamakan Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya (GKIR), yang menginginkan pemerintah mencabut mandatnya. Din mengingatkan, agar semua masyarakat bisa memberi kesempatan kepada pemerintah terpilih dari hasil pemilu ini, untuk mengakhiri jabatannya sampai waktu yang ditentukan.
"Selama Presiden-Wapres tidak melanggar konstitusi, maka apa yang disampaikan oleh kelompok ini sudah di luar fatsun politik, ketidakpercayaan politik ini hanya akan menimbulkan dampak yang tidak baik kedepannya," tandasnya.
Ia memaklumi kekecewaan yang dialami masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan dirinya pun mengakui masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam menyelamatkan masyarakat dari berbagai kesulitan ekonomi.
Meski demikian Din menambahkan, pergantian mandat bukan jalan untuk menyelesaikan permasalahan rumit yang dialami bangsa, dalam hal ini yang terbaik pemerintah dapat melakukan dialog yang bukan sekedar ‘basa basi’ untuk mendengar masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Sebab selama ini, jika ada kesalahan pemerintah cenderung mencari opsi untuk mengorbankan menterinya, dan hal itu bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa. (novel)
