Pemerintah diminta bertindak tegas terhadap penerbitan majalah playboy edisi Indonesia yang saat ini sudah mulai beredar dipasaran. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PP. Muhammadiyah Din Syamsuddin usai bertemu dengan PM Belanda Jan Peter Balkenende, di Kantor PP. Muhammadiyah, Jakarta, Jum’at (7/4).
"Pemerintah mempunyai kewenangan melarang peredaran majalah itu, kalau pemerintah tidak sanggup, jangan salahkan kalau rakyat mengambil tindakan sendiri," katanya.
Dirinya menegaskan kembali sikap penolakan terhadap adanya penerbitan majalah playboy edisi Indonesia, yang sejak pertengahan Januari 2006, menjadi kecaman sebagian besar warga masyarakat.
Mengenai reaksi-reaksi masyarakat yang timbul setelah majalah playboy beredar dipasaran, Ia mendukung segala bentuk sikap dan kecaman masyarakat tersebut, karena masalah ini berhubungan langsung dengan perkembangan moral generasi muda bangsa Indonesia.
Sedangkan ketika ditanyai rencana aksi sweeping yang akan dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), Din mengingatkan agar kelompok tersebut dapat melakukan aksi protesnya dengan tertib dan menghindarkan aksi yang anarkis, sehingga tidak terjebak pada tindak kekerasan yang melanggar hukum.
"Bagus kalau benar aksi itu dilakukan,berarti mereka mempunyai komitmen moral, yang merusak moral jangan dibela-bela, tetapi jangan anarkis,"tegasnya. (novel)
