Ketua Tim Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid akan menuntaskan kasus di IPDN secepat mungkin guna memperbaiki seluruh civitas kampus tersebut.
"Dua bulan waktu bagi saya lebih dari cukup. Kalau saya sendiri, cukup dua minggu, tetapi karena ini tim yang terdiri sembilan orang, dua bulan sudah cukup, " ujar Ryaas Rasyid dalam dialektika demokrasi bertajuk "Solusi Kasus IPDN " di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (13/4).
Dijelaskannya, kampus IPDN ini sangat tertutup, terlebih lagi bagi kalangan pers. Ironisnya, katanya, ketertutupan didukung oleh alumni IPDN yang ada di pemerintahan saat ini. Mereka tidak percaya dan berusaha mengelak ketika ditanya mengenai adanya kekerasan di IPDN.
Parahnya lagi, kata mantan Menteri Otonomi Daerah era Gus Dur, alumni IPDN berusaha menghindar dari fakta yang telah terungkap di media massa dan mengelak dengan menyatakan kasus kekerasan itu merupakan tindakan pribadi. "Alumni IPDN juga menutup diri mengenai budaya kekerasan di IPDN, walaupun fakta-fakta sudah sedemikian telanjang di media massa, " ungkap Ryaas, yang juga anggota Komisi II.
"Alumni IPDN itu, sambungnya, umumnya menutup-nutupi tindak kekerasan di IPDN. Fakta-fakta di media massa itu tidak membuka mata mereka untuk berterus terang. Mudah-mudahan saya bisa mengungkap semua. "
Oleh karena itu, tugas utama yang akan dilakukan tim ini adalah melakukan evaluasi yang mendasar agar terjadi perubahan kultur di IPDN. Tugas ini memang cukup berat karena akan menghadapi kesulitan, yaitu menghilangkan budaya yang sangat tertutup di IPDN. "Kesulitan tim ini adalah adanya benturan dengan budaya ketertutupan di seluruh jajaran IPDN, " ujar dia.
Kuatnya budaya yang sangat tertutup itu, kata Ryas, menunjukkan kuatnya proses "cuci otak" sekaligus menunjukkan bahwa proses "cuci otak" di IPDN itu berhasil.
Padahal kekerasan itu dikhawatirkan akan muncul kembali ketika telah menjabat posisi tertentu di birokrasi. "Kekerasan di sekolah itu bisa menjadi benih untuk muncul kembali dalam 5-10 tahun mendatang, ketika sudah menempati jabatan tertentu, " katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR, EE Mangindaan, mendesak semua pihak di IPDN terbuka untuk menyampaikan berbagai hal menyangkut kekerasan di IPDN, karena tim evaluasi diarahkan untuk melakukan perbaikan sistem dan budaya di lembaga pendidikan ini. "Tim ini tidak melihat satu kasus, tetapi lebih komprehensif, " katanya.
Ryaas Rasyid ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua tim karena ia pakar bidang Ilmu Pemerintahan. Ia adalah Mantan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).
Presiden Yudhoyono menerima Tim Pelaksana Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jumat siang pukul 14. 00 WIB. Presiden didampingi oleh Mendagri ad interim Widodo AS, Mendiknas Bambang Soedibyo, Menneg PAN Taufiq Effendi, Seskab Sudi Silalahi dan Kapolri Jenderal Sutanto.
Kepala Negara telah menerima laporan dari para pejabat tentang tewasnya siswa atau praja Cliff Muntu. Untuk menghilangkan jejak tindak kekerasan tersebut, maka ke dalam tubuh Cliff yang berasal dari Sulawesi Utara disuntikkan formalin. (dina)
