Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. A Hasyim Muzadi menyatakan korban banjir jangan dipolitisasi dengan saling menyalahkan.
"Jangan politisasi korban banjir dengan saling menyalahkan, misalnya menyalahkan pemerintah. Saya kira, pemerintah tidak lambat, tapi mereka memang tak berdaya, " katanya saat singgah di kantor PWNU Jatim, Jumat(4/1).
Didampingi Ketua Umum PP Muslimat NU Hj Khofifah Indarparawansa menjelang keberangkatan ke PCNU Lamongan untuk menyerahkan bantuan PBNU, Hasyim mengatakan luas wilayah membuat pemerintah tak berdaya, karena banjir yang terjadi saat ini juga betul-betul dahsyat. Kalau dulu, banjir yang sifatnya reguler hanya 2-3 jam sudah surut, tapi sekarang sangat dahsyat.
Oleh karena itu, lanjutnya, para pemimpin bangsa hendaknya langsung membantu dan berusaha mencarikan solusi yang lebih dibutuhkan rakyat, bukan dengan memanfaatkan bencana untuk kepentingan politik.
"PBNU dalam tahap awal hanya menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Tiga mobil box bantuan itu berisi air mineral, biskuit, dan mie instan, " jelasnya.
Untuk tahap berikutnya, Hasyim menyatakan, PBNU akan menjajaki kerjasama dengan Menko Kesra untuk memberikan bantuan kepada korban banjir melalui konsep "Anshor – Muhajirin" yang sifatnya lebih manusiawi. Dengan konsep itu, korban banjir akan mendapat pasokan nasi yang tidak basi, tidak stres akibat bencana yang dialami, dan dapat melakukan hubungan suami-isteri secara normal.
"Kami menggandeng Menko Kesra, karena pemerintah harus menyerahkan bantuan langsung dari rumah ke rumah. Kalau dengan model penampungan akan sangat tidak manusiawi dan membuat mudah marah, " katanya.
Senada dengan itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Ali Maschan Moesa mengatakan, pihaknya memang meminta PBNU untuk menyerahkan bantuan kepada tiga kabupaten di Lamongan.
Ia juga menambahkan, bencana yang terjadi hendaknya dilihat dengan kacamata agama yakni bencana alam merupakan peringatan agar manusia tidak melakukan perusakan ekologi dan mencederai rakyat dengan korupsi.
"Jangan ada lagi penebangan hutan untuk alasan apa pun. PWNU Jatim sudah mengerahkan setiap PCNU se-Jatim untuk melakukan penanaman 100 ribu tanaman setiap daerah melalui kerjasama dengan Departemen Kehutanan setempat, " imbuhnya.(novel/ant)
