Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Nizar Dahlan tidak sepakat dengan wacana re-shuffle yang diusulkan PDIP dan Partai Golkar. ‘’Saya kira re-shuffle itu hanya menghabis-habiskan waktu saja. Apa parameter dan apakah (re-shuffle, red) itu merupakan jalan keluarnya. Justru kalau dirombak lagi maka kita akan kembali ke titik nol lagi. Kapan bisa selesai persoalan negara ini kalau sebentar ganti, sebentar gusur. Ini justru negara tambah ruwet,’’ kata Nizar di Jakarta, Jum’at (30/6).
Ia menduga ada kepentingan terselubung dari Partai Golkar yang gencar mewacanakan re-shufflle kabinet. Paling tidak, katanya, dengan re-shuffle, partai pimpinan Jusuf Kalla ini, ingin menguasai kabinet. Kalau sekarang, partai Golkar hanya mendapatkan jatah tiga menteri, mungkin dengan reshuffle, partai beringin itu bisa dapat enam kursi atau bahkan lebih.
Menurutnya, Golkar sudah mendapat jatah wapres. Posisi wapres itu perbandingannya dengan 10 menteri. Golkar juga memperoleh satu Menko Kesra yang perbandingannya dengan tiga menteri. Selain itu, Golkar juga masih punya dua menteri. Yakni Menteri Perindustriaan Fahmi Idris dan Kepala Bappenas/Meneg BPN Paskah Suzetta. ‘’Jadi Golkar itu sudah lebih jatahnya. Jadi apa kurangnya lagi. Jangan serakah begitu dong,’’ jelasnya.
Tapi, cara-cara seperti ini, lanjutnya, tidak sehat. Karena, apa yang diperoleh Partai Golkar di kabinet sekarang sudah cukup. Kalau menurut hitung-hitungan Nizar, bahwa jatah yang diperoleh Golkar sudah sangat cukup.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Irmadi Lubis meminta Presiden SBY untuk tidak ragu me-reshuffle kabinet. Alasanya, selama dua tahun pemerintahan SBY-Kalla belum menunjukkan hasil konkrit. Misalnya, indikator perekonomian tidak ada perbaikan, pengangguran makin bertambah, investasi tidak kunjung datang dan kekurangan lainnya.
Hal ini, ujar anggota komisi V DPR ini, karena ketidakberdayaan para menteri. ‘’Demi kebaikan bangsa dan negara, Presiden tak perlu ragu me-reshuffle kabinet dan bila perlu dirombak total. Jangan lah menteri itu jadi beban presiden,’’ kata Irmadi.
Menurutnya, jika Presiden berani mengambil langkah re-shuffle kabinet, maka yang dipilih haruslah putra putri terbaik bangsa dan jangan lagi menempatkan orang di kabinet hanya karena kompromi politik atau dagang sapi.
‘’Kegagalan memperbaiki kehidupan rakyat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 harus menjadi motivasi untuk menempatkan orang-orang yang betul-betul profesional tanpa dilandasi kepentingan pribadi, kelompok atau partai politik,’’ katanya. (dina)
