Ketua MPRRI: Pemerintah Harus Transparan Soal Pemondokan

Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka dan lebih transparan mengenai kondisi pemondokan yang disewa untuk jamaah haji Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan bagi para jamaah.

“Perlu penjelasan dan sosialisasi kondisi pomondokan yang lebih kongkrit kepada masyarakat, khususnya jamaah haji” ujar Ketua MPRRI Hidayat Nurwahid, di Madinah, kemarin.

Menurutnya, yang sering terjadi dan dilakukan pemerintah selama ini hanya menentukan ongkos naik haji, tanpa menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya tentang jarak pemondokan dengan Masjidil Haram.

“Kondisi dan jarak pemondokan dengan harga BPIH merupakan saling terkait satu sama lainnya, “ungkap Hidayat.

Menyingung soal maktab di Mina, Hidayat Nur Wahid berharap agar Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dapat melakukan penggiliran maktab terhadap sejumlah negara di lokasi pelemparan jumrah di Mina.

Hidayat mengatakan, meskipun tidak mengurangi nilai keabsahan haji serta tidak ada larangannya, namunbanyak jamaah haji Indonesia yang mengambil nafar awal. (novel/mch)