Ketua MPRRI Hidayat Nurwahid menilai, Bantuan Langsung Tunai yang mulai akan digulirkan hari ini (23/5) sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak akan menimbulkan kegamangan di tingkat lokal, seperti yang terjadi pada saat kenaikan BBM tahun 2005.
"Banyak orang mengkhawatirkan data-data yang ada bukanlah data yang valid. Dan uang yang diberikan itu setara dengan uang yang diberikan pada tahun 2005 lalu 100 ribu rupiah, padahal jelas harga-harga sudah melambung tinggi. Kalau dulu 100 ribu rupiah mungkin masih cukup, tetapi sekarang belum naik harga minyak, harga-harga sudah naik. 100 ribu rupiah itu mungkin nilainya tidak sama dengan 100 ribu rupiah pada tahun 2005 yang lalu, " ujarnya kepada pers, di Gedung DPR/MPRRI, Jakarta, Jum’at (23/5).
Menurutnya, apabila keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dan mengganti dengan pemberian BLT menimbulkan kegalauan di tengah masyarakat. Hidayat meminta agar pemerintah untuk empertimbangkan kembali keputusan tersebut.
"Saya kira belum terlambat kalau pemerintah betul-betul mengkaji ulang kenaikan BBM itu, untuk pada akhirnya betul-betul berpihak pada rakyat dan kepentingan negara, " tandasnya.
Mengenai maraknya aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM diberbagai daerah hingga menjurus pada tindakan anarkis. Hidayat mengaku, sangat prihatin dengan hal itu, apalagi kalau demontrasi malah menimbulkan korban, dan perilaku anarkis dan permusuhan sesama anak bangsa. Hidayat sangat menyayangkan demonstrasi yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi proses demokrasi, justru menjadi ajang permusuhan.
Dengan maraknya aksi penolakan kenaikan BBM, Hidayat berharap hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah memilih langkah-langkah yang lebih bijak, untuk tidak menaikkan harga BBM. (novel)