Pemerintah diharapkan dapat menggunakan momentum pertemuan Pemimpin Umat Islam Internasional yang akan dibuka Selasa (3/4) sore ini di Bogor, Jawa Barat, untuk menjelaskan sikap Indonesia mendukung resolusi DK PBB 1747 yang memberikan sanksi terhadap Iran.
Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR-RI Hidayat Nurwahid usai meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Al-Quran, di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (3/4).
"Ini forum yang baik untuk menerangkan sikap pemerintah bagaimana, apakah setuju dengan sanksi terhadap Iran, atau konsisten mendukung pengembangan nuklir untuk tujuan damai seperti yang dilakukan oleh Iran, atau bagaimana, ini momentumnya pemerintah untuk menjelaskan itu, "ujarnya.
Ditanya apakah penting bagi Indonesia mengubah image atas keputusannya mendukung Resolusi DK PBB 1747, Hidayat mengatakan, hal tersebut perlu kaji lebih lanjut apakah sikap Indonesia memang bermasalah. Karena dalam KTT Liga Arab akhir bulan lalu, masalah Iran tidak menjadi isu dominan.
"Ini menjadi pertanyaan besar, apakah di dunia, ini masalah besar atau jangan-jangan hanya heboh di Indonesia saja, itu harus diukur lagi, dan dikaji lebih lanjut, " tandasnya.
Namun Ia menambahkan, sudah selayaknya saat menjamu tokoh yang berasal dari luar, pemerintah dapat menjelaskan arah kebijakan politik luar negeri dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. (novel)
