Rencana pemerintah mengimpor beras dinilai akan merugikan para petani. Langkah itu juga bertolak belakang dengan kondisi yang ada, di mana petani akan menyambut panen raya.
“Jadi, kebijakan impor beras itu jangan sampai menyengsarakan rakyat dan petani. Apalagi operasi pasar (OP) dengan beras Bulog yang digelontorkan ke pasaran belakangan ini harga beras tetap tinggi, " ujar Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid usai melantik 15 anggota MPR RI pengganti antarwaktu (PAW) di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (14/2).
Ditegaskanya, bila pemerintah terpaksa tetap mengimpor beras maka harus ada jaminan bahwa harga beras akan stabil. "Oleh sebab itu impor beras itu harus mampu menstabilkan harga dan dilakukan secara transparan, ” sambung dia.
Hidayat berharap sebelum impor beras dilakukan sebaiknya hal itu dibicarakan secara transparan dengan DPR, agar impor itu sesuai kebutuhan di dalam negeri. Kalau tidak, katanya mengingatkan, impor beras akan rawan oleh praktek percukongan dan penyimpangan-penyimpangan yang justru merugikan rakyat.
“Selama ini impor beras itu selalu menguntungkan pengusaha dan cukong sehingga harga dan jumlah impor sering menjadi masalah, ”ujarnya. (dina)
