Indonesia perlu meningkatkan hubungan dengan Kuwait, baik di tingkat antar pemerintah maupun antar parlemen. Hal ini penting dan diperlukan agar kedua belah pihak bisa saling belajar bagaimana mengelola negara dengan baik.
“Pertemuan pimpinan MPR dengan delegasi parlemen Kuwait untuk memperkuat, tidak hanya antar dua negara, tapi juga antar parlemen. Sekaligus untuk saling memerankan fungsi masing-masing,” kata Ketua MPR M. Hidayat Nur Wahid usai pertemuan tertutup dengan delegasi parlemen Kuwait di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (25/4/2005).
Menurutnya, akhir-akhir ini ada perkembangan menarik mengenai demokratisasi di Kuwait. Demokrasi di Kuwait, walaupun tergolong baru, tapi layak dijadikan contoh. “Tadi saya sampaikan apresiasi yang tinggi terhadap parlemen Kuwait, namanya Majelis Ummah, yang telah menghadirkan demokratisasi yang begitu berkualitas,” katanya.
“Mereka menghadirkan bagaimana mengatasi problem negara dengan cara-cara yang konstitusioanal, tanpa terjadi sama sekali terjadi pertumpahan darah, dan berhasil melakukan perubahan,” sambung Hidayat.
Berdemokarsi itu, sambung dia, bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan warna. ”Di Kuwait, kaum perempuan telah diberikan, tidak saja hak pilihnya, tapi juga hak dipilih. Jadi secara prinsip kita sepakat dua negara ini perlu meningkatkan hubungan tidak hanya pada urusan ekonomi, politik, tapi juga antar parlemen,” saran dia.
Ia menambahkan, upaya peningkatan hubungan yang melibatkan antar eksekutif dan antar parlemen akan memberi dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan politik dan ekonomi masing-masing negara. “Ini dimaksudkan untuk bisa menghadirkan UU yang bisa menguatkan hubungan antar negara, jaminan investasi itu dapat dilakukan dengan baik,” paparnya.
Oleh karena itu, terang dia, pihaknya mengapreasiasi kebijakan dari Kementerian Negara Keuangan dan Kementrian Perdagangan yang telah menganulir berbagai Perda yang dinilai menghambat investasi. “Lebih dari 500 Perda, dibatalkan,” katanya.
Dalam kesempaatn itu, Hidayat juga menyatakan, parlemen Kuwait berharap agar parlemen Indonesia juga bisa datang ke Kuwait untuk melihat langsung praktek demokrasi di sana. (dina)
