Pemerintah diminta hati-hati atas rencananya mengimpor beras untuk mengatasi kelangkaan beras, yang membuat harga beras melambung tinggi. “Saya kira untuk mengatasi kelangkaan besar saat ini satu-satunya jalan harus impor karena persediaan petani dan Bulog tidak ada, tapi ingat dan hati-hati jangan sampai ada penumpang gelap yang punya kepentingan di situ,” ujar Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/12).
Didik mengungkapkan, dalam urusan seperti ini biasanya banyak kepentingan yang ikut-ikutan untuk mendapat keuntungan pribadi maupun golongannya. Selain itu juga harus diwaspadai kemungkinan beras impor nantinya mengalir ke mana-mana.
Menurutnya, dari pengalaman yang sudah terjadi masalah impor beras itu banyak yang punya kepentingan mulai dari tender pengimpornya, pengangkutannya sampai distribusinya. “Itu memang tugas pemerintah tapi kita punya hak untuk mengawasi,” katanya mengingatkan.
Politisi PAN ini menambahkan, dirinya mengaku heran dengan kelangkaan beras saat ini. Bulog pun ternyata tidak mampu berbuat banyak. Padahal mestinya fungsi Bulog itu menciptakan stabilitas harga beras tapi dalam kasus ini kok tidak bisa berbuat apa-apa. “Berarti salah satu masalahnya adalah Bulog sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua FPDIP DPR Tjahjo Kumolo juga sependapat agar soal beras ini menjadi perhatian semua pihak. Fraksinya sampai kapanpun juga tidak akan menyetujui rencana impor itu. “Kalau dulu hak angket kita gagal, tidak berarti kita mendukung impor beras, kita akan melakukan upaya lain yang lebih efektif,” katanya.
Tjahjo juga sependapat mengenai fungsi Bulog yang tidak maksimal. Bulog itu peranannya saat ada masalah bukannya ada masalah tidak bisa berbuat apa-apa. “Kalau begitu apa gunanya,” imbuhnya. (dina)
