Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali rencana melakukan impor beras Januari 2007, sebagai langkah untuk menekan kenaikan harga beras yang terus melambung, sebab cadangan beras impor yang ada di dalam negeri masih cukup, selain itu beberapa daerah mengalami surplus beras.
Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo, di Gedung DPRRI, Jakarta, Rabu (20/12). Ia menegaskan, jika pemerintah tetap berkeras melakukan impor beras kembali, maka fraksinya ini akan kembali mengajukan hak interpelasi.
"Kalau pemerintah tetap impor kita akan berupaya mengajukan hak interpelasi, walaupun nantinya kami akan kalah," ujarnya.
Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif untuk menurunkan harga, sebab harga dipasaran masih sangat tinggi.
Ia pun menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan Pimpinan DPRRI Agung Laksono beberapa waktu lalu yang menyatakan, impor beras harus melalui persetujuan DPRRI. Sebab hal ini menunjukan indikasi kolusi antara DPR dengan Pemerintah.
"Ada surplus beras kok ketua DPR mengajak pemerintah untuk berkolusi dalam tanda petik, yang benar kan tolak impor beras," tandasnya.
Tjahjo mengaku, bahwa DPR harus dapat memperlihatkan sikap konsistennya kepada para petani, sebaiknya jika ingin tetap membantu meningkatkan pendapatan petani tidak melalukan impor beras lagi, sebagaimana yang pernah pimpinan DPR ungkapkan sebelumnya.
Menanggapi penolakan kalangan DPRRI tentang impor beras, di tempat berbeda Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar semua pihak menempatkan persoalan ini pada konteks yang logis dan rasional, serta tidak memandangnya secara politis.
"Petani dan rakyat miskin diharapkan terbantu dengan adanya operasi pasar beras, karena konsekuensinya stok akan menurun, kalau stok menurun maka impor merupakan konsekuensi dari upaya penstabilan harga itu," katanya. (novel)
