Operasi militer bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik di Poso, Sulawesi Tengah, sebab yang terpenting untuk saat ini adalah mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan oleh Polri dan TNI dalam menciptakan situasi yang kondusif di Poso.
"Jangan operasi militer dulu, saya tidak tahu apa memang sudah dikirimkan ke sana atau belum. Kalau sudah sebaiknya ditinjau lagi, karena mengirim pasukan belum tentu menyelesai persoalan, " ujar Ketua DPR Agung Laksono, di gedung DPR, Selasa (30/1).
Sebelumnya, Ketua Desk Antiteror Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Irjen Pol. Ansyad Mbai menyatakan bahwa dalam penanganan konflik Poso perlu dilakukan operasi militer, karena yang dihadapi Polisi adalah kelompok massa bersenjata dengan peralatan modern.
Menurutnya, memanasnya kembali situasi di Poso itu menunjukan tidak optimal dan profesionalnya proses pengendalian keamanan yang dilakukan Polri, sehingga ekses tidak baik.
Agung menegaskan, dalam rangka mencegah meluasnya dampak negatif dalam penanganan konflik Poso, sebaiknya para deklarator Malino dan elemen masyarakat dapat duduk bersama-sama mencari akar permasalahan yang terjadi di Poso.
"Selama ini masalah masih berlarut-larut, pasti ada elemen yang ditinggalkan tidak diajak bicara, dan hanya pihak intelijen-lah yang mengetahui elemen mana yang tidak ikut duduk bersama, " katanya. (novel)
