Buruknya koordinasi antara Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan penyebab utama pemadaman listrik secara bergilir.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRRI Agung Laksono kepada wartawan, di Gedung DPRRI, Jakarta, Selasa (25/7). Menurutnya, pemadaman aliran listrik secara bergilir, ini terjadi sebagai akibat tidak adanya koordinasi yang baik antara PLN dan Pertamina.
"Sebaiknya semua pihak jangan saling lempar tanggung jawab, selesaikan permasalahan, supaya tidak ada pemadaman berikutnya," tegasnya.
Ia meminta, Menteri Enegri dan Sumber Daya Mineral untuk menciptakan koordinasi yang baik antara PLN dan Pertamina, sebagai lembaga penyedia energi listrik.
Agung mengungkapkan, krisis di PT. PLN merupakan akibat dari penyelewengan yang terjadi di beberapa pembangkit listrik yang dibangun atas biaya utang luar negeri. Karena itu, Ia mendesak badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigasi terhadap PT.PLN, sesuai dengan rekomendasi Komisi VII DPR RI.
"Saya sudah kirim surat ke BPK, untuk segera mengaudit seluruh pembangkit listrik PLN yang didanai oleh utang luar negeri," tandasnya.
Sejak kemarin, Senin (24/7) PT.PLN telah melakukan pemadaman listrik secara bergilir di beberapa wilayah, karena mengalami krisis BBM yang merupakan bahan bakar pembangkit listrik.(novel)
