Pangdam Jaya dan Panglima TNI diminta segera memberikan penjelasan mengenai informasi data intelejen TNI yang menyebutkan bahwa di DPR terdapat pengkaderan PKI atau komunis. Demikian Ketua DPR Agung Laksono menanggapi temuan intelijen TNI tentang adanya 150 anggota PKI yang menyusupi ke DPR RI yang dilontarkan Pangdam Jaya Mayjen TNI Agustadi Sasongko Purnomo.
”Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi dugaan yang saling mencurigai dan jangan sampai membuat opini terhadap suatu lembaga negara tanpa dasar yang kuat,” kata Agung kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (13/6).
Menurutnya, Pangdam atau Panglima TNI diharapkan segera mengemukakan hasil temuan-temuannya agar tudingan-tudingan tersebut mempunyai dasar yang jelas dan kuat serta maksudnya juga bisa diketahui.
“Kami juga berencana meminta komisi I yang membahas masalah pertahanan untuk menindaklanjuti secepatnya dengan memanggil yang bersangkutan baik Pangdam Jaya atau Panglima TNI untuk memberikan klarifikasi dan penjelasannya melalui komisi satu,” katanya.
Agung juga menjelaskan bahwa kalau ada keluarga yang mempunyai sejarah dan keterkaitan dengan PKI, tidak otomatis mereka mempunyai kesamaan ideologi.
“Saya juga tidak melihat forum dewan digunakan untuk pengkaderan PKI dan faham komunis, kalaupun ada yang dimaksud forum dewan telah disusupi faham komunis apa kriterianya?” tanya Agung.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Effendy Choirie mensinyalir adanya upaya untuk mengembalikan otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru. “Hal ini harus ditentang karena tidak sepaham dengan demokrasi,” katanya.
Ia menambahkan, sebaiknya aparat militer tidak melontarkan wacana yang memiliki dampak politik nasional yang bukan tugas utamanya, sebab tugas militer adalah di bidang pertahanan.
"Militer tidak punya kewenangan apapun dalam kontrol ideologi, apalagi politik. Militer hanya bergerak dalam bidang pertahanan dan membantu penanganan bencana, karenanya tidak boleh mengomentari," sambungnya.
