Waktu yang dijanjikan oleh Presiden SBY untuk me-reshuffle kabinetnya pada awal Mei tinggal hitungan jam. Ketua DPP PAN Muhammad Najib mengajukan tiga kriteria menteri yang layak terkena reshuffle.
Pertama, alasan kesehatan, di mana secara fisik menteri itu tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal. Kedua, terlibat skandal sehingga mengakibatkan kinerja dan legitimasinya terganggu, dan ketiga faktor performa.
"Saya tidak bisa sebut namanya tapi pasti presiden dan wakil presiden sudah mempunyai catatan tentang kriteria-kriteria tersebut, "ujarnya di sela-sela diskusi publik, di Aula Universitas Paramdina, Jakarta, Senin (30/4).
Menurutnya, untuk menghindari keterpurukan atas citra pemerintah dan kehilangan harapan dari masyarakat, Presiden SBY harus melakukan perubahan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
"Publik mempunyai hak sendiri untuk menilai, tapi kalau Presiden mempunyai pandangan memang perlu diganti dengan yang baik, mudah-mudahan masalah bisa dituntaskan dengan reshuffle, " tandasnya.
Najib juga menilai, perlombaan untuk mendapat citra positif secara tidak sadar telah dilakukan oleh pasangan Presiden dan Wapres, yang terlihat dalam kasus lumpur Lapindo, di mana warga Perumtas yang pertengahan April lalu ke Jakarta sulit sekali bertemu dengan Presiden. Namun ketika Wapres telah menerima mereka, barulah SBY membuka pintu untuk berdialog dengan warga Perumtas.
Ia berharap, dengan adanya reshuffle kabinet, kedua pemimpin itu dapat menyatu, dan tidak berjalan dengan agendanya masing-masing menuju pemilu 2009.(novel)
