Anggota Komisi V Azwar Anas menyatakan, dana talangan pemerintah sebesar Rp 900 miliar untuk korban lumpur Lapindo tak akan menyelesaikan masalah.
Alasannya, pemerintah masih akan bernegosiasi kembali dengan korban di luar Porong itu. Oleh sebab itu DPR akan terus mengawasi dan meminta kepada PT. Lapindo dan pemerintah untuk sungguh-sungguh bertanggungjawab.
Disebutkan anggaran relokasi infrastruktur tersebut diperkirakan mencapai Rp 2, 5 triliun. Sedangkan secara keseluruhan jumlahnya sekitar Rp 7, 6 triliun termasuk Rp 3, 8 triliun untuk pembayaran ganti rugi secara tunai (cash and carry) untuk korban.
Sebanyak Rp 2, 5 triliun akan dikeluarkan secara bertahap. “PT. Lapindo sendiri baru mengeluarkan sekitar Rp 2 triliun, ” tutur Azwar Anas, yang juga anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB).
Sementara biaya pemindahan jalan tol mencapai Rp 770 miliar-Rp 800 miliar, jalan arteri (Rp 300 miliar), relokasi pipa gas (Rp 250 miliar), rel kereta api (Rp 450 miliar), dan pembebasan lahan (Rp 700 miliar).
“Jadi, kami akan meminta penjelasan kepada pemerintah terkait seluruh proses penyelesaian dan anggaran yang harus ditanggung oleh APBN itu, ” kata dia.
Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono membantah, dana talangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Lapindo itu menguntungkan perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie. “Lapindo mempunyai keterbatasan dan hanya bertanggung jawab pada akibat sosial yang ditimbulkan seperti ganti rugi rumah, relokasi, penghentian semburan lumpur, ” kilahnya.
Agung juga membantah kalau DPR dan pemerintah kompak untuk menolong Lapindo. “Bukan menolong Lapindo. Lapindo diuntungkan saya kira tidak. Kita menyelamatkan masyarakat Jawa Timur korban Lapindo, " imbuhnya. (dina)
