Kendati Diprotes, Setjen DPR Tetap Borong Laptop

Meski mendapat protes keras dari kalangan masyarakat, Sekretariat Jendral DPR akan tetap melaksanakan tender penawaran laptop tersebut.

"Selasa 28 Maret 2007, penawaran itu akan dibuka di ruang panitia pelaksanaan tender di Gedung DPR. Semuanya bisa datang dan melihat keterbukaannya, " ujar Sekretaris Jenderal DPR Faisal Djamal kepada wartawan di DPR, Senin (26/3).

Menurut Faisal, dari sembilan peserta tender pengadaan laptop,
akan dipilih tiga perusahaan yang memenuhi syarat harga paling murah dengan spesifikasi yang paling sesuai.

"Kita punya plafon Rp 21 juta. Yang penting semua peserta tender bersaing memenuhi spesifikasi kita dengan harga termurah dan kualitas terbaik. Kalau ada sisa anggarannya setelah dipotong PPN dan PPh, akan kita kembalikan kepada negara, " jelasnya.

Sembilan perusahaan yang akan ikut dalam pembukaan penawaran adalah PT Bufatra Solusi Pratama, Sinar Rozora Lestari, Metrokom Global Solusi, Arjuna Sinatria Amara, Nuansa Cerah Informasi.

Selanjutnya, Kharisma Agung Jaya, Citra Tirta Astari Jaya, Mitra Integrasi Informatika, dan sebuah perusahaan yang tidak mendaftarkan nama dengan Direktur Utama Hizma Pasaribu.

Presiden PKS Instruksikan Kadernya Tidak Terima Laptop

Sementara itu Presiden PKS Tifatul Sembiring menyarankan agar uang untuk pengadaan laptop itu sebaiknya disalurkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami bangsa, seperti mengatasi kelaparan serta membantu biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena wabah penyakit DBD.

"Menurut saya itu tidak perlu diberikan, itu tidak penting, sebab mereka sudah punya komputer diruang kerja masing-masing, " ujarnya usai deklarasi pasangan Cagub-Cawagub, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (26/3).

Ia mengatakan, DPP PKS sudah menginstruksikan kepada anggotanya di DPR untuk menolak pemberian laptop itu, dan jika tetap diberikan uangnya dikembalikan kembalikan kas negara.

Tifatul menjelaskan, pemberian laptop ini diawali oleh usulan untuk penguatan kinerja legislatif, namun yang diusulkan oleh partainya adalah penambahan staf ahli dari PNS yang instansinya tidak efektif. Tapi usulan PKS itu tidak diakomodir.

"Di tengah jalan muncul usulan laptop ini, dan usulan itu diakomodasi. Kayaknya ada hubungannya dengan nilai proyek, " tukasnya sambil tertawa.(novel/dina)