Sebaiknya, kata Sigit, APBN difokuskan untuk mengejar program pemantapan jalan nasional 98 persen yang masih perlu dikejar. Dari target kemantapan jalan nasional 98 persen dalam RPJMN, sampai saat ini baru tercapai 91 persen.
“Seperti yang disampaikan Menteri PUPR dalam raker, tol Serang—Panimbangan ini IRR-nya sangat rendah, sehingga perlu support APBN. IRR rendah artinya tidak layak untuk investasi, sehingga perlu dukungan APBN. Untuk itu, kami minta proyek-proyek jalan tol ini dievaluasi. Jika perlu dilakukan moratorium. Kami bukan menghambat pembangunan jalan tol, tapi ingin pemerintah lebih realistis memilah mana program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Kalau memang tol tidak layak investasi dan akan membebani APBN, sebaiknya dievaluasi dan distop,” tegasnya.
Politisi dapil Jatim itu menambahkan, sebaiknya APBN yang terbatas digunakan untuk memperbaiki jalan nasional yang sudah jelas-jelas dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daripada membangun jalan tol yang sebenarnya tidak layak investasi dan hanya akan membebani APBN. [tribunnews]
