Oleh karenanya, lanjut Nasrullah, Menteri Agama patut membaca, belajar, bahkan turut bekerja sama dengan umat Islam sebelum terlalu jauh melangkah dengan adanya sertifikasi dai atau penceramah. Apalagi bila berkaca dari sejarah kemerdekaan Bangsa Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain yang dalam perjuangan menuju kemerdekaannya sekedar dapat “hadiah” dari negara lain.
“Ingat…!! Banyak para syuhada yang gugur, banyak peran pondok pesantren yang tiba-tiba berubah menjadi Posko Perlawanan menuju Kemerdekaan Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan serius oleh Kementerian Agama,” tegasnya lagi.
“Bagi pemerintah, khususnya Kemenag, Dalam kondisi bangsa kita yang sedang sempoyongan menghadapi wabah covid 19, janganlah mencari isu-isu yang justru merugikan upaya keras para pelaku kebijakan untuk bangkit dan melawan keterpurukan,” kata Nasrullah.
Melihat kenyataan ini, KB PII sangat berharap, pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua, bisa mengendalikan para menterinya yang hanya sibuk cari perhatian atau cari muka agar tidak di reshuffle dengan hanya menelorkan kebijakan yang menimbulkan konflik. “Segera lakukan evaluasi dan reshuffle demi jaga stabilitas bangsa dan kerukunan antar umat beragama,” tandas Nasrullah mengatakan. (Rol)
BARU!!! Eramuslim Digest edisi 14, Aslim Taslam, handbook Dakwah untuk Non Muslim… Pre Order.. Pesan via WA ke 085811922988
