Soroti Kebijakan Pj Gubernur Heru soal KJMU, Jhon Sitorus: Satu Visi dengan 02, Mengenyangkan Bangsa, Bukan Mencerdaskan

eramuslim.com – Kebijakan Pemprov DKI Jakarta dibawah kepempimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono jadi sorotan.

Terbaru, Heru mememangkan penerima anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Berdasarkan data akhir 2022, jumlah penerima KJMU Tahap II Tahun 2022 mencapai 16.708 mahasiswa DKI Jakarta.

Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai Pj Gubernur Heru Budi Hartono satu visi dengan paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Heru, kata loyalis Ganjar Pranowo itu memilih untuk mengenyangkan bangsa dengan membatalkan sebagian besar penerima KJMU.

Menurut Jhon, anggaran KJMU yang dibatalkan merupakan bagian dari upaya pengalihan ke sektor lain, yang berpotensi mengarah ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran, sehingga ia mengklaim tindakan Heru Budi hari ini menjadi gambaran awal Indonesia 5 tahun ke depan.

“Heru Budi Hartono hari ini adalah gambaran awal Indonesia di 2024-2029. KJMU yang dibatalkan untuk ribuan pelajar ini adalah bagian dari upaya pengalihan anggaran ke sektor lain,” kata Jhon Sitorus di akun X pribadinya, Kamis (7/3/2024).

“Ini sekaligus satu visi dengan Prabowo Gibran, MENGENYANGKAN bangsa, bukan mencerdaskan bangsa,” sambung Jhon Sitorus.

Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memangkas penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dari semula 19.000 orang menjadi 7.000 orang.

Ia menegaskan KJMU menjadi hak mahasiswa menyelesaikan pendidikan hingga rampung, sehingga tidak perlu mendaftarkan diri kembali sebagai penerima KJMU pertahunnya.

“Karena logikanya, orang yang dapat KJMU itu sudah harus sampai tuntas, dia enggak perlu pendaftaraan tiap tahun. Bukan di tengah jalan dipotong,” ucap Ima.

Ia pun mengaku bersama teman satu komisinya kerap menyampaikan kondisi masyarakat kepada Heru Budi, namun masukan yang diberikannya tidak digubris, berbeda dengan Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Seburuk-buruknya Pak Anies, dia masih mau mendengar kalau kita kasih saran. Tapi Pak Heru sendiri, kayaknya kita gak digubris. Jadi, kita ini kan menemukan yang ada kejadian di lapangan, tapi ini tidak digubris juga,” urainya.

 

(Sumber: Fajar)

Beri Komentar