Lintas Fraksi DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk turut aktif melakukan pembebasan tokoh oposan pemerintah Daw Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh lainnya.
Demikian pesan itu disampaikan juru bicara Kaukus Parlemen Indonesia untuk Demokrasi di Myanmar Djoko Susilo kepada pers, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jum’at (24/2).
Pernyataan sikap dari lintas Fraksi di DPR ini disampaikan pemerintah menjelang kunjungan Presiden SBY ke Myanmar pada awal Maret mendatang. Selain, berkunjung ke Maymar, SBY juga akan melakukan lawatan ke Kamboja.
Menurutnya, bila Presiden SBY berhasil mengajak pemerintahan junta militer Myanmar untuk membebaskan para tokoh oposan, maka reformasi dan demokratisasi akan bergulir di sana. “Nama Indonesia akan harum, dan akan disegani di percaturan dunia,” ujar Djoko, yang juga angoota FPAN.
Ia menjelaskan, nama Indonesia telah dihormati dunia dengan keberhasilan Indonesia mendamaikan dua kelompok di Kamboja yang saling berselisih. “Ini harus dilakukan SBY, karena pososi Indonesia di kawasan Asean sebagai power regional Asean,” sambung dia.
Lebih lanjut dikatakannya, ketika Indonesia memasuki era reformasi, ada rencana delegasi junta militer Myanmar datang ke Indonesia untuk belajar mengenai dwifungsi ABRI. Tapi, mereka urung datang, karena dwifungsi ABRI dipangkas.
“Mereka khawatir dengan hal itu. Jangan-jangan Myanmar nanti seperti Indonesia,” jelas Djoko, yang juga peraih gelar master bidang hubungan internasional (HI). Perserikatan Bangsa-banga (PBB) sendiri, katanya, tidak tegas atas kesewenangan junta militer Myanmar.
PBB tidak berani membawa Myanmar ke Dewan Keamanan PBB.”Mereka takut bila Cina memboikot putusan itu. Ini karena Myanmar ada di bawah komando Cina,” tegas Djoko. (dina)
