Eramuslim – Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, menilai dengan melihat perkembangan situasi politik usai diketuk-palunya RUU Ciptaker oleh DPR secara tiba-tiba dan terkesan mendadak ada sesuatu hal aneh terasa. Dan tampaknya kini ada kekuatan baru yang secara nyata mengabaikan atau meminggirkan suara rakyat dan berbagai ormas, terutama ormas terbesar di negeri ini yaitu Muhammadiyah dan NU.
“Kolaborasi supra struktur dalam sistem politik Indonesia yang diwakili legislatif dan eksekutif telah membentuk oligarki politik tersendiri dengan mengabaikan suara dari kalangan infrastruktur. Bahkan tiba tiba muncul polemik ecek-ecek yang memperdebatkan jumlah halaman dalam UU Ciptaker hingga berakibat saling mengklaim dan menuduh “hoaks”’satu sama lain. Tontonan yang menjijikan ini sangat memalukan terlebih dimata dunia internasional,” kata Nasrullah Larada, di Jakarta, Kamis (15/10).
Menurutnya, menjadi sangat bisa dimaklumi jika diberbagai daerah muncul demo besar-besaran yang menolak hadirnya bayi baru bernama UU Omnibus Law alias Cipta Kerja. Patut disesalkan jika upaya menolak hadirnya UU Ciptaker melalui aksi dan demo, ditanggapi oleh pihak pemerintah dan kepolisian dengan cara cara yang kurang simpatik.
“Aksi massa atau demontrasi adalah salah satu bentuk ketidakpuasan terhadap sebuah keputusan yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan rakyat banyak, mengingat sikap DPR yang nota bene wakil rakyat sudah tuli dan buta terhadap hak hak rakyat yang diwakili. Tindakan represif dari pihak kepolisian dalam menghadapi pendemo menandakan kurang adanya pendidikan yang berbasis akhlakul karimah dan pendidikan berbasis karakter sebagaimana yang jadi slogan pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
