Kalangan DPR dari lintas fraksi yang tergabung dalam Kaukus Peduli Pendidikan mengancam akan melakukan impeachment terhadap Presiden SBY. Alasannya, pemerintah dinilai telah melakukan pelanggaran amanat UU 45 selama 2005-2007. Yakni, sampai hari ini anggaran pendidikan tidak pernah mencapai angka 20% sebagaimana yang ditetapkan UUD 45.
Hal itu disampaikan beberapa anggota DPR dari Kaukus Peduli Pendidikan, Heri Akhmadi, Agung Sasongko [F-PDIP], Nizar Dahlan [F-BPD], Slamet Effendi Yusuf [F-PG], Masduki Baidlowi [FKB] dan Hakam Naja [F-PAN].
Menurut Heri, sangat terbuka peluang untuk impeachment. Karena memang potensi pelanggaran UUD 45 itu sangar tinggi. "KIta sedang mempelajari soal kemungkinan impeachment ini, " kata Heri, yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR di Jakarta, Kamis (10/5).
Bahkan kaukus mengancam menkampanyekan penolakan pemilihan capres-cawapres yang gagal memenuhi amanat UUD 45. "Karena itu, kita mulai mengkampanyekan jangan pilih Presiden yang tak peduli pendidikan, apalagi melanggar amanat UUD 45, " ujar dia.
Soal kemungkinan agenda amandemen UUD 45 untuk mengurangi anggaran pendidikan, Heri menyatakan, hal itu sangat tidak realistis, karena pemerintah sama saja mundur seperti zaman orde baru, di mana anggaran pendidikan hanya mendapat porsi kecil.
"Kalau mau jadi bangsa kuli, ya memang anggaran pendidikan tidak perlu sampai 20%, " sambungnya.
Ia menambahkan, coba bandingkan dengan Malaysia yang sudah memberikan anggaran pendidikan sampai 27, 8% dalam APBN-nya. Atau hampir sekitar 7, 8% dari Produk Domestik Bruto [PDB]. Sementara Indonesia hanya 3% dari PDB atau sekitar 11, 8% dari APBN.
"Indonesia, biaya pendidikan untuk satu orang SD dalam satu tahun itu hanya menyediakan 110 dolar AS atau satu juta rupiah. Sedangkan Malaysia, sudah mencapai 1.980 dolar AS atau Rp19, 8 juta, India sudah mencapai 390 dolar atau sekitar Rp3, 9 juta, "jelasnya.
Sedangkan Wakil Ketua FPAN Hakam Naja meminta agar pemerintah memanfaatkan moratorium penjadwalan hutang luar negeri, guna memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan anggaran pendidikan. "Ini cara yang paling mudah, karena tidak memerlukan waktu panjang, " katamya.
Menurutnya, beberapa waktu lalu pasca bencana tsunami, sejumlah negara donor sudah menawarkan moratorium hutang. Namun hal itu tidak dimanfaatkan pemerintah, karena alasan kredibilitas dan reputasi bangsa.
Wacana impeachment ini juga didukung Nizar Dahlan, pihaknya akan dibicarakan usulan impeachment dalam rapat Partai Bulan Bintang [PBB}. Karena masalah ini memang cukup serius. "Ini wacana menarik, karena itu saya akan mengusulkan untuk dibahas dalam rapat PBB dalam waktu dekat, " ujarnya.
Lain halnya dengan Slamet, yang lebih menekankan penyediaan anggaran pendidikan untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi pendidikan. Karena ketidakmampuan masyarakat memperoleh pendidikan menyebabkan kemiskinan struktural.
"Karena kemiskinan itu sangat dekat kebodohan strukural juga, " imbuhnya.
Sedangkan Agung Sasongko, mengusulkan dana pendidikan bisa diambil dari dana para pengemplang BLBI yang jumlahnya mencapai Rp 600 triliun dan juga memburu para cukong Illegal logging yang merugikan negara sampai Rp 400 triliun.
"Dana ini sudah cukup untuk memenuhi anggaran 20% dari APBN, "katanya. (dina)
