Kasus Percaloan Pemondokan Haji Coreng Komisi VIII

Anggota Fraksi Partai Demokrat Aziddin tidak mau mengakui pernyataan Menteri Agama (Menag) M. Maftuh Basyuni yang menilainya terlibat dalam percaloaan pemondokan haji di Arab saudi. “Saya akan laporan ke Pak SBY atas tuduhan (Menag M. Maftuh Basyuni, red) itu,” ujar Aziddin kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (7/6).

Ia mengaku menyesal atas pernyataan Menag yang tanpa cross chek sudah menyampaikan hal tersebut dalam rapat. “Saya prihatin, tanpa tabayun dahulu kepada saya selalu sesama saudara muslim, telah menvonis saya sebagai calo pemondokan haji,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Aziddin yang juga anggota Komisi VIII menyatakan dirinya memang pernah mengajukan sebuah proposal kepada Departemen Agama (Depag). Kendati demikian, ia tetap menolak dituding sebagai calo.

Mengenai tuntutan balik kepada Menag, pihaknya akan membahas hal itu dengan fraksinya dulu. “Persoalan pencemaran nama baik akan dibahas dengan fraksi. Kita lihat saja nanti dan saya tidak mau mendahului nama fraksi,” sambungnya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR dari FPKS RI DH. Al-Yusni sangat menyesalkan tindakan salah satu anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat yang terlibat percaloan pemondokan haji.

"Ini mencemarkan Komisi VIII, mencemarkan banyak pihak. Karena kasusnya mencari keuntungan pribadi dari calon jamaah haji. Nama Indonesia di mata Saudi juga tercemar,” katanya.

Ditegaskannya, tindakan itu sangat tidak terpuji. Dampak dari kasus ini, publik akan menilai banyak anggota DPR yang terlibat sehingga merugikan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. “Sebagai anggota Komisi VIII kita juga dilecehkan,” katanya.

Ia mengusulkan agar masalah ini tidak jadi fitnah dan tak terulang, maka Komisi VIII perlu memanggil pihak yang bersangkutan. “Komisi VIII harus memangil dia untuk mengklarifikasi masalah itu dari beliau. Karena ini menyangkut nama baik Komisi VIII, “ saran Al-Yusni.

Diakuinya, sebenarnya memang banyak pihak yang bermain sebagai calo tender pemondokan haji. Karena dilakukan secara rapi, maka tidak terungkap. “Kita di FPKS tak tahu kegiatan itu. Tapi kita merasakan itu. Mereka yang ketahuan itu tak bisa main cantik," imbuhnya. (dina)