“Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor HP, dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman?” tegas Netty.
“Jangan-jangan selama ini pemerintah memang cuek bebek saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan keamanan data,” ungkapnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kata Netty, pemerintah sudah seharusnya meminta maaf kepada rakyat.
“Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut, serta meminta maaf lah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Netty juga meminta pemerintah untuk melibatkan aparat keamanan dalam mengusut kejahatan siber ini.[suara]
